Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi peradilan militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Kata milite…
Pembinaan narapidana merupakan upaya terakhir (Ultimum Remidium) untuk mengembalikan seseorang yang sedang tersesat sehingga seseorang tersebut dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana kembali. Sistem pembinaan yang di berikan kepada narapidana adalah sistem pembinaan yang pemasyarakatan sesuai yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pe…
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pe…
Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Normatif. Hukum Normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif. Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ya…
Main Hakim Sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Main Hakim Sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan, bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian h…
Pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kebonsari Kota Malang di laksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Mentri Kehakiman Nomor M.02 PK 04 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang menjadi huku…
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Dan Mengawasi Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi BAPAS Kelas I Malang). Adapun latar belakang penelitian ini karena setiap tahun kasus kejahatan semakin meningkat dan pelakunya ialah anak-anak, dan sebagian besar telah menjalani masa pidana. Anak yang telah menjalani masa …