Peranan Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengania…

Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara secara singkat tidak perlu melalui proses penuntutan maupun peradilan dengan ini bertujuan untuk pemulihan maupun perdamaian antara korban dan pelaku. Restorative Justice sangat penting diterapkan melalui proses tindak pidana ringan, adanya Restorative Justice dalam sistem pidana yang ada di Indonesia ini dapat mengurangi penumpukan perkar…

Kamus hukum kontemporer

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-639-6

Deskripsi Fisik

vi, 190 hal. : ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SHO k

Hukum perjanjian : penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-903-8

Deskripsi Fisik

x, 242 hal. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.022 MIR h

Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)

Edisi

Cet. 14

ISBN/ISSN

978-623-391-038-5

Deskripsi Fisik

xv, 328 hal. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 HAM h

Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umu, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta ha…

Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi ( UU RI No. 27 Tahun 2022 )

Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun maka pada 17 Oktober 2022, UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 2010. UU …

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Tulisan dalam buku ini setidaknya mengandung substansi secara historis, sosiologis, yuridis, kepenjaraan, pemasyarakatan, praktik penegakan hukum, dan lain-lain, serta kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana. Disadari bersama, sejak dahulu terbit ketentuan-ketentuan dalam rangka perwujudan Sistem Pemasyarakatan bahkan juga pembaruan KUHP, SPPA, dan KUHAP serta Undang-Undang Pemasyarakatan…

Penahanan Prapersidangan Di Indonesia

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-623-391-144-3

Deskripsi Fisik

xi, 244 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 MAR p

Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)

Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah : Untuk Pembangunan Ke…

Buku yang berjudul tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum ini merupakan salah satu wujud keprihatin kita dalam melihat banyaknya para pelaksana kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan Nasional