Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual-Beli Hewan Tanpa Disertai Sertifikat Vete…

Perdagangan hewan di Indonesia, khususnya anjing untuk konsumsi, sebagian besar dilakukan tanpa menyertakan Sertifikat Veteriner sehingga dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat seperti penularan zoonosis dan melanggar hukum perlindungan konsumen. Salah satunya di Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 61/PID.SUS/2022/PN.SKH, di mana terbukti Terdakwa telah memasukkan anjing dari wilayah …

Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidus…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia terhadap benda bergerak, dengan studi kasus di Koperasi WETA, Wagir, Kabupaten Malang. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan langkah hukum penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur, terutama …

Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/Hk.04/V/2025 Tent…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja di Cafe Gadta, Morstein, dan Pojok Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiris, yang mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik di l…

Perlindungan Konsumen Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Melal…

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap penjual dalam transaksi jual beli online melalui social commerce, dengan fokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap penjual serta bagaimana tanggung jawab penjual terhadap konsumen. Social commerce sebagai bentuk modern perdagangan digital telah memberikan kemudahan transaksi, tet…

Analisis Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hu…

Kemajuan teknologi reproduksi berbantu telah melahirkan praktik perjanjian sewa rahim sebagai alternatif bagi pasangan yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami. Namun, di tengah realitas sosial tersebut, hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai legalitas praktik ini, khususnya terkait status anak yang dilahirkan dari perjanjian tersebut. Penelitian …

Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Tangkap Adat Sumba Ditinjau Dari Undang-Undan…

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk dalam praktik adat pernikahan. Salah satu tradisi kontroversial adalah kawin tangkap yang masih terjadi di kalangan masyarakat adat Sumba. Praktik ini melibatkan pengambilan paksa seorang perempuan oleh pihak laki-laki tanpa persetujuan, yang kemudian disusul dengan prosesi adat sebagai bentuk legitimasi. Meskipun diang…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan Produk Skincare Menggunakan Klaim Berl…

Permasalahan terkait overclaim pada iklan produk skincare yang sedang banyak diperbincangkan pada media sosial saat ini sangat merugikan banyak pihak. Berkaitan dengan permasalahan tersebut pelaku usaha seringkali memberikan claim yang berlebihan kepada kemasan produk skincare tanpa memberikan informasi pada hasil laboraturium. Dengan hal ini para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mencapai…

Analisis Yuridis Regulasi Indirect Evidence Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum …

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia kerap mengalami tantangan dalam pembuktian praktik kartel, khususnya ketika kesepakatan antar pelaku usaha dilakukan secara diam-diam atau tanpa jejak bukti langsung. Dalam kondisi tersebut, penggunaan alat bukti tidak langsung menjadi alternatif penting untuk membuktikan adanya pelanggaran. Meskipun Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 telah mengak…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Pasca Terbitnya Undang-U…

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai undangundang. Fokus utama penelitian ini terletak pada penghapusan Pasal 64 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sebe…

Tempo: Termehek-mehek Utang. Seperempat penerimaan pajak terpakai untuk memba…

Edisi

4-10 Agustus 2025

ISBN/ISSN

0126-4273

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-