Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanah dengan alas Hak Guna Bangunan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 serta mengkaji pengaturan yang ideal guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undan…
Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, permohonan dispensasi yang diajukan kerap tidak memenuhi standar alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan unt…
Penelitian ini mengkaji problematika yuridis mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta implikasinya terhadap kepastian hak atas tanah. Permasalahan utama yang dianalisis adalah benturan antara status harta bersama menurut hukum perkawinan dengan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing …
Buku Hukum Kontrak Bisnis membahas prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dalam kegiatan bisnis. Pembahasan mencakup konsep dasar kontrak, syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta berbagai jenis kontrak yang umum digunakan dalam praktik bisnis. Buku ini juga mengulas aspek pelaksanaan kontrak, wanprestasi, penyelesaian sengketa, serta implikasi hukum yang …
Penelitian ini membandingkan system perkawinan patrilineal dengan nyentana di Bali dengan memperhatikan garis keturunan, hak waris, dan hak dan tanggung jawab suami istri menurut hukum adat. Studi ini didasarkan pada dominasi system patrilineal yang menjadikan laki-laki sebagai pusat pewarisan dan penerus garis keluarga, serta adaptasi nyentana yang terjadi Ketika suatu keluarga tidak memiliki …
Konflik norma antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum umum dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai hukum khusus dalam hal pengelolaan data pribadi orang yang meninggal dunia oleh ahli waris. Permasalahan utama muncul karena adanya dualisme hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewenangan luas kepada ahli waris atas seluruh war…
Pada skripsi ini penulis menganalisis keabsahan kesepakatan mediasi yang menyerahkan seluruh harta bersama suami kepada istri sebagai kompensasi pengambilalihan utang senilai Rp10.428.520.816,- dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2161/Pdt.G/PA.Mlg. Kesepakatan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan pembagian 50:50. Dalam Skripsi ini, penulis memilih…