Aspek-aspek hukum BUUD/KUD dalam gerak pelaksaannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 264 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.06 AZI a

Analisis perbandingan bekisting plat dengan menggunakan sistem scaffolding da…

Kemajuan pembangunan dengan menggunakan struktur beton memacu perkembangan teknologi bekisting. Oleh sebab itu inovasi metode perkerjaan bekisting saat ini cukup bervariasi mulai dari sistem konvensional sampai dengan sistem berteknologi. Sebagai dasar pertimbangan pemilihan metode bekisting yang akan digunakan, maka pihak yang bergerak dalam industri pembangunan harus mengetahui dahulu ke…

Pengkajian hukum tentang aspek hukum percobaan (eksperimentasi) iptek kesehat…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 37 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.041 96 PEN p

Undang-undang pajak bumi, bangunan dan meterai 1985

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 184 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.598 054 ZAI u

Analisis dan evaluasi hukum tentang keberadaan hypermarket

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 80 hal. 21

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 ANA a

Tanggung jawab pelaku usaha ekspedisi pada konsumen pengguna jasa PT.Tiki jal…

Konsumen dalam pengertian umum adalah seseorang atau badan hukum yang menggunakan jasa dan/atau barang, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Terutama memperoleh kenyamanan dan keamanan saat menggunakan produk serta terjamin jika ada kerugian yang timbul dari penggunaan jasa/bara…

Tanya-jawab bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 43 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.054 076 TUN t

Undang-undang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta petunjuk pela…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

127 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.054 6 IND u

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas penggunaan surat kuasa membebankan …

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana UUHT melindungi kreditur dalam kapasitasnya sebagai kreditur preferren dalam penggunaan SKMHT dalam pemberian kredit. SKMHT berfungsi sebagai penjamin terlaksananya APHT,dimana APHT belum dapat dilakukan karena pihak debitur tidak dapat hadir dalam penandatanganan APHT ,sedangkan kredit telah diberikan/disetujui. Namun pada UUHT…

Pengkajian hukum tentang tanggung jawab pejabat negara dalam harta kekayaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 65 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.025 6 PEN p