Hukum Ruang Angkasa

Dalam perkembangannya, kegiatan keruangangkasaan tidak hanya terbatas untuk tujuan militer dan riset keilmuan, tetapi meluas ke bidang lain, seperti telekomunikasi, penyiaran, metereologi, dan penginderaan jarak jauh. Hukum ruang angkasa telah menjadi sistem hukum baru berbasis teknologi yang merupakan cabang dari hukum internasional. Hukum ruang angkasa bukan hanya didasarkan atas prinsip-…

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Pengadaan Tana…

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah pembangunan Jalan Tol Kediri–Tulungagung yang menimbulkan dampak hukum bagi pemegang hak atas tanah, khususnya terkait…

Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Tjahjanto, mengemban amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Percepatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 UU Pokok-Pokok Agraria. Implementasi dari kegiatan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari hukum agraria/pertanahan yang pada haki…

Tinjauan Yuridis Keabsahan Cap Jempol Pada Akta Jual Beli Tanah Dengan Keterl…

Akta jual beli tanah merupakan alat bukti autentik yang memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktik kenotariatan dan pertanahan, terdapat kondisi tertentu di mana penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena sakit atau keterbatasan fisik, sehingga digunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan. Permasalahan muncul k…

Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Antara Kepala Adat Dan Lembaga Perkreditan…

Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu lembaga milik desa adat di Bali yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat adat. Praktik pembagian hasil antara Kepala Adat dan Lembaga Perkreditan Desa dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang bersumber pada awig-awig dan pararem. Permasalahanya jika ditinjau dari perspektif hukum perdata harus berupa perjanjian tertulis dan pemi…

Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengket…

Transaksi jual beli rumah yang melibatkan pelaku usaha perumahan, dalam praktiknya sering terjadi sengketa akibat wanprestasi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa jual beli rumah antara konsumen dan pelaku usaha perumahan di Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan kendala yang dihadapi oleh BPSK dalam…

Hukum Perikatan Dan Perjanjian

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-623-391-130-6

Deskripsi Fisik

xi, 199 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 PUR h

Pengaturan Tanah Dengan Alas Hak Guna Bangunan Yang Tidak Dimanfaatkan Selama…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanah dengan alas Hak Guna Bangunan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 serta mengkaji pengaturan yang ideal guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undan…

HUKUM ACARA PIDANA ISLAM ( HAPI )

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-391-160-3

Deskripsi Fisik

xvii, 201 hal. ; ilus. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 IRF h

Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Bagi Ana…

Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, permohonan dispensasi yang diajukan kerap tidak memenuhi standar alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan unt…