Kebijakan Publik Dan Kekuasaan Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-506-041-5

Deskripsi Fisik

x, 228 hal. : ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.34 BAH k

Teori Organisasi Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-328-636-7

Deskripsi Fisik

viii ; 366 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 WAS t

Psikologi Komunitas : Peran Aktif Psikologi untuk Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-506-036-1

Deskripsi Fisik

x ; 216 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

302.14 MEG p

Teknik-Teknik Konseling Yang Efektif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-506-037-8

Deskripsi Fisik

x, 280 hal. : ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.4 NUR t

Bimbingan dan Konseling Keluarga

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-506-049-1

Deskripsi Fisik

x ; 305 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

158.25 HAR b

ENJOURME : English Journal of Merdeka

Edisi

Vol. 10 No. 1 July 2025

ISBN/ISSN

2502-5740

Deskripsi Fisik

117 hal.; ilus.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Journal of Industrial View

Edisi

Vol.07 - No. 1 Mei 2025

ISBN/ISSN

2723-0414

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Amungme Terkait Tanah Ulayat Yang…

Tanah ulayat merupakan hak komunal masyarakat hukum adat yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, dalam praktiknya pengakuan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang diambil alih oleh negara serta implikasi yuridis pengaturannya berdasarkan Pasal 3 UUPA. Metode penelitian yang digunak…

Keabsahan Perjanjian Penitipan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja Ditinjau Dari Pas…

Penelitian ini menganalisis keabsahan penitipan ijazah oleh perusahaan di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Pasal 1320, 1332, 1337, 1338, dan 1365 KUHPerdata serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Menggunakan metode yuridis normatif empiris melalui wawancara dengan tiga mantan pekerja dan pejabat Disnakertrans Tulungagung, serta analisis dokumen surat pernyataan…

Analisis Yuridis Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah …

Pembagian kewenangan penanaman modal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari rumusan norma yang tidak memberikan batasan kewenangan secara tegas, khususnya melalui frasa “yang menjadi kewenangannya” dan pengecuali…