Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kendaraan angkutan barang berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Malang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta didukung oleh …
Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga binaan dan pelaksanaan fungsi pembinaan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas peng…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menandai pergeseran paradigma penanganan Korban penyalahguna dari pendekatan punitif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan). Perubahan filosofis ini diwujudkan melalui Pasal 54 yang secara imperative mewajibkan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam implementasinya seringkali muncul kesenjan…
Buku ini menegaskan pentingnya pengembangan koperasi semi-digital sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Buku ini telah menyajikan berbagai konsep, analisios, dan model kebijakan yang komprehensif untuk emndukung transformasi digital dalam koperasi nelayan. Pengembangan koperasi semi-digital menawarkan berbagai manfaat te…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum adat Waja dalam penyelesaian perceraian pada masyarakat adat Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, serta menganalisis perbandingannya dengan ketentuan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode peneliti…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak konsumen atas kenyamanan serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha jasa laundry di Kota Blitar. Permasalahan penelitian difokuskan pada pelaksanaan hak konsumen atas kenyamanan dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan p…
Kesalahan pencantuman harga produk antara harga yang tercantum pada label rak dan harga yang dikenakan di kasir masih sering terjadi dalam praktik perdagangan ritel dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan akibat kesalahan pencantuman harga produk di Avanza Swalayan. Met…
Buku ini diterbitkan sebagai upaya mengemas dan menyebarluaskan pembelajaran atas proses transformasi kelembagaan BPKP sebagai auditor Presiden. Transformasi dan segal;a atributnya yang kompleks merupakan cerminan dari organisasi yang terus berbenah serta terus berubah untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang adaptif dan dinamis. Dalam narasi buku ini,konsep agilitas juga digunakan sebagai ref…
Pengaturan pertanahan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria…
Program Redistribusi Tanah merupakan salah satu instrumen utama reforma agraria yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan program ini memerlukan implementasi kebijakan yang efektif agar tujuan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pr…