Eksistensi Lembaga Mpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Undang-Und…

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, termasuk kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat secara penuh. Namun, pasca amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga nega…

Paket Lengkap Belajar Aplikasi Perkantoran (Word, Excel, Power Point dan Access)

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-602-318-349-4

Deskripsi Fisik

vi ; 204 hal. ; ilus. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

651.8 SUN p

Townscape : Heritage Site Revitalization

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-10-6158-4

Deskripsi Fisik

xxii, 419 hal. : ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Implementasi Pasal 106 Ayat (1), (2), (4) Dan (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahu…

Keberadaan sarana transportasi pada dasarnya sangat berkorelasi dan tidak bisa terlepas dari masalah kelalulintasan di jalan raya. Banyaknya pengguna transportasi dan jalan raya setiap harinya tidak mungkin terlepas dari permasalahan lalu lintas. Seseorang yang sudah dapat mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor maka dapat dianggap sebagai subyek hukum dan dianggap sudah cakap huk…

Intisari Manajemen Pemasaran

Edisi

Ed. ke - 6

ISBN/ISSN

978-623-01-1704-6

Deskripsi Fisik

xvi ; 476 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.8 KEL I

Fundamental Manajemen Proses Bisnis

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-7851-33-2

Deskripsi Fisik

xxxvi ; 678 hal. ; ilus. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.4 FUN f

Teori Psikologi Kepribadian Manusia

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-0686-6

Deskripsi Fisik

x ; 342 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

155.2 FAT t

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Adat …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Adat untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2012, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membentuk badan tersebut guna menjembatani konflik antara mas…

Implementasi Pasal 32 Ayat 6 Huruf (G) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tah…

Desa Sumbergondo saat ini telah melakukan implementasi Desa Layak Anak. Dalam proses pengimplementasian Desa Layak Anak serta peran berbagai pihak dibutuhkan untuk mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Sumbergondo tidak hanya dari instansi pemerintahan tetapi juga dari masyarakat hingga dunia usaha. Selama ini sudah ada program kegiatan dan kebijakan yang menampung kebutuhan serta hak anak di…

Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Pada Badan Usaha…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status pemberian izin usaha pengelolaan khusus di bidang pertambangan yang diberikan pada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta implikasi hukumnya dari Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan tambang yang memberikan perijinan pada badan usaha organisasi masyarakat keagamaan, yang ditawarkan secar…