Ditapis dengan
Implementasi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Pendekatan Reto…
Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dikualifikasikan sebagai delik biasa yang pada prinsipnya diproses melalui mekanisme pidana. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya penggunaan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 032 PDN2026 WIJ i
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Muatan Kendaraan Barang Berdasarka…
Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kendaraan angkutan barang berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Malang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta didukung oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 031 PDN2026 AZI p
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Penghu…
Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga binaan dan pelaksanaan fungsi pembinaan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 030 PDN2026 GOM P
Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undan…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menandai pergeseran paradigma penanganan Korban penyalahguna dari pendekatan punitif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan). Perubahan filosofis ini diwujudkan melalui Pasal 54 yang secara imperative mewajibkan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam implementasinya seringkali muncul kesenjan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 029 PDN2026 ARD p
Penerapan Hukum Adat Waja Tentang Perceraian Di Tinjau Dari Undang-Undang Nom…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum adat Waja dalam penyelesaian perceraian pada masyarakat adat Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, serta menganalisis perbandingannya dengan ketentuan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 054 PDT2026 LOB p
Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Ke…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak konsumen atas kenyamanan serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha jasa laundry di Kota Blitar. Permasalahan penelitian difokuskan pada pelaksanaan hak konsumen atas kenyamanan dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 053 PDT2026 PRI i
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kesalahan Pencantuman Harga Produk (S…
Kesalahan pencantuman harga produk antara harga yang tercantum pada label rak dan harga yang dikenakan di kasir masih sering terjadi dalam praktik perdagangan ritel dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan akibat kesalahan pencantuman harga produk di Avanza Swalayan. Met…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 052 PDT2026 BAI p
Perllndungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Yang Dikategor…
Pengaturan pertanahan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 051 PDT2026 MIC p
Implementasi Kebijakan Program Redistribusi Tanah Sebagai Bagian Dari Reforma…
Program Redistribusi Tanah merupakan salah satu instrumen utama reforma agraria yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan program ini memerlukan implementasi kebijakan yang efektif agar tujuan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pr…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 050 PDT2026 DEW i
Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Upaya …
Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemerintah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 berupa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 049 PDT2026 MAN i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah