Infobank: Most Outstanding Women 2026, Wanita-wanita Kuat dan Ekonomi yang Le…

Edisi

No. 576 April 2026 Vol. XLVIII

ISBN/ISSN

0126-4915

Deskripsi Fisik

92 hal.; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Analisis Yuridis Pengaturan Fpic (Free, Prior, Informed, Consent) Pada Pasal …

Laporan Komnas HAM 2022 mencatat bahwa seringkali terjadi konflik antara masyarakat dengan wilayah konsesi investasi, termasuk kasus Pulau Rempang dan Desa Wadas, menunjukkan problem hukum dalam perlindungan hak masyarakat adat dan lokal dalam konteks investasi. Pasal 15 huruf d UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan penanam modal "menghormati tradisi budaya masyarakat sek…

Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ter…

Penelitian ini menganalisis implementasi tradisi Merariq Kodeq (perkawinan di bawah umur) pada masyarakat Suku Sasak di Desa Sukadana, Lombok Timur. Menggunakan metode yuridis empiris, studi ini menemukan bahwa praktik tersebut masih marak akibat faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kuatnya legitimasi tokoh adat, meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dampak …

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 583/Pdt.P/2016/Pn.Sby Tenta…

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan mengenai permasalahan penyempurnaan jenis kelamin (pergantian jenis) kelamin bagi penderita dysphoria gender (disporia gender) atau disebut dengan istilah transeksual yaitu bentuk gangguan identitas gender berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 583/Pdt.P/2016/PN.Sby kemudian terfoku…

Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaw…

Perkawinan sebagai institusi hukum dan sosial di Indonesia mensyaratkan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tradisi perkawinan adat yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, salah satunya praktik kawin tangkap yang masih dijumpai pada masya…

Analisis yuridis tanggung jawab perusahaan transportasi Terhadap penumpang me…

Penelitian ini berfokus pada ” Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Trsnsportasi Terhadap Penumpang ditinjau menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti aturan mengenai tanggung jawab perusahaan transportasi terhadap penumpang yang mengalami kerugia…

Pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan dengan sistem tabungan (studi…

Toko Bahan Bangunan UD. Lambang Jaya yang berada di Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang merupakan sebuah usaha yang bergerak pada Jual beli alat dan bahan bangunan, di sini terdapat transaksi jual beli dengan sistem tabungan yang mana seorang pembeli bisa membeli alat dan bahan bangunan dengan cara bayar secara tunai dan dapat menitipkan alat dan bahan bangunan yang di bel…

Analisis Yuridis Mengenai Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara As…

Kebutuhan akan hunian vertikal berupa rumah susun semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Dalam konteks tersebut, keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) sebagai subjek kepemilikan satuan rumah susun menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika kepemilikan tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik atas Satuan Ruma…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembangan Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Se…

Penelitian ini menganalisis Implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas pembayaran atau Payment ID merupakan langkah Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi keuangan. Namun, kebijakan ini membawa risiko hukum serius karena NIK adalah identitas permanen yang berfungsi sebagai kunci utama untuk berbagai la…

Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjaman Online Terhadap Kebocoran Data Konsumen…

Perkembangan layanan pinjaman online sebagai bagian dari financial technology memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi konsumen. Dalam praktiknya, masih sering terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online yang berdampak pada kerugian materiil maupun i…