Ditapis dengan
Upaya pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan pasal 29 ayat 2 UU no …
Seiring dengan perkembangan dan perluasan pembangunan fisik untuk menunjang fasilitas, baik untuk kepentingan publik, kepentingan bisnis dalan menunjang pertumbuhan ekonomi dan hal lainnya, Lingkungan khususnya Ruang Terbuka Hijau yang menjadi Ruang Sehat bagi manusia disekitarnya penting untuk diperhatikan. Dengan alasan bahwa lingkungan tidak hanya dimanfaatkan untuk satu generasi saja, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 2,5MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 032 HTN2018 PRA u
Peran badan narkotika nasional dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotik…
Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan.Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan ana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 600 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 033 PDN2018 NEG p
Analisis hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam…
Hukuman kebiri adalah sebuah aturan atau perangkat hukum yang mengatur tentang pengebirian. Dan merupakan salah satu dari hukuman untuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dilakukan karena pidana penjara dianggap tidak efektif dan dianggap masih ringan hukumannya. Hukuman pidana penjara dianggap tidak sepadan dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana keker…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 1 MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 034 PDN2018 MUF a
Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan poligami (studi kasus di Penga…
Penelitian ini merupakan tolak ukur dari penerapan Undang-undang di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur halhal yang menyangkut tentang perkawinan, yang khususnya membahas perkawinan poligami. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 1 MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 035 PDT2018 NIN p
Perkawinan adat desa lape Kab. Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur (NTT)
Perkawinan dalam arti “Perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan di Nagekeo adalah menganut sistem Perkawinan Patrilinear, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang, hewan dan uang kepada pihak perempuan. Pasca berlakunya Undang – Undang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- MS WORLD 1,77 MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 036 PDT2018 WAS p
Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan upaya eksekusinya …
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga mampu menjadi solusi bagi penyelesaian sengketa-sengketa bisnis di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang berdasarkan pada Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesai (BANI) di J…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 1 MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 037 PDT2018 NEN p
Kedudukan anak luar kawin dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau no.58/PDT/2014…
Hak anak merupakan bagian dari hakasasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Berbagai fasilitas harus disediakan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- MS WORLD 2,6 MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 039 PDT2018 BES k
Akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan yang belum bersertifikat (studi …
Pelaksanaan perjanjian peralihan hak/jual beli harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kekurangan syaratsyarat tersebut mengakibatkan akta peralihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Akta peralihan hak yang dinyatakan batal demi hukum adalah jika syarat-syarat objektif dari perjanjian itu tidak terpenuhi. Adapun mengenai akta perali…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 4,7 MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 040 PDT2018 SAN a
Kekuatan eksekutorial akta pemberian hak tanggungan yang tidak didaftarkan(CD…
Pemberian perjanjian hak tanggungan harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didaftarkan melalui PPAT kemudian didaftarkan pada badan pertanahan nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat sebagai bukti otentik telah dilakukannya perjanjian utang yang melibatkan jaminan hak atas tanah sebagai objek jaminannya, dimana APHT tersebut harus didaftarkan selambat-lambatn…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- MS WORLD 247 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 041 PDT2018 WUL k
Perkawinan dalam suku adat Merapu Sumba menurut hukum adat dan Undang-undang …
Perkawinan merupakan bagian dari bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam bermasyrakat. Perkawinan yang tidak di catatkan itu di kenal dengan nikah agama yaitu perkawinan yang pegawai pencatatan nikah (KSC). Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 1,03 MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 042 PDT2018 WAR p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah