Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, termasuk kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat secara penuh. Namun, pasca amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga nega…
Keberadaan sarana transportasi pada dasarnya sangat berkorelasi dan tidak bisa terlepas dari masalah kelalulintasan di jalan raya. Banyaknya pengguna transportasi dan jalan raya setiap harinya tidak mungkin terlepas dari permasalahan lalu lintas. Seseorang yang sudah dapat mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor maka dapat dianggap sebagai subyek hukum dan dianggap sudah cakap huk…