Kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pem…

Pergantian nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa bukan tanpa alasan, hal itu terjadi karena ternyata pada kenyataannya Badan Perwakilan Desa melakukan dualisme kepemimpinan di desa dengan kata lain Badan Perwakilan Desa sering bertindak sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga seringkali terjadi konflik yang berkepanjangan antara Badan Per…

Agar Suami tidak selingkuh

Edisi

-

ISBN/ISSN

978--979-1355-17-9

Deskripsi Fisik

vii, 87 hal.; 110 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

150 UW a

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor : studi di PT. Multi Guna Motor Malan…

Perjanjian sewa beli hingga saat ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980. Dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980 ditegaskan bahwa perjanjian sewa beli merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli, tetapi pembeli memiliki hak sebagai penyewa selama perjanjian berlangsung. Perjanjian yang dilakukan pada PT. Multi Guna Motor st…

Pembagian warisan menurut hukum adat islam masyarakat Batak Toba : studi pada…

Dalam suatu pewarisan tidak dapat terlepas dari adanya suatu hubungan perkawinan dan kekerabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pewarisan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau menurut ketentuan hukum waris adat yang berlaku, masalah waris tidak berarti waris se…

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan surat kematian menurut UU No.1 tahun19…

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian kekal dan abadi. Dalam pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat7 untuk melangsungk…

Pembatalan perkawinan disebabkan adanya hubungan darah/ keluaraga : studi di …

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah dilarangnya larangan-larangan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pasal (8). Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan-larangan perkawinan, dan perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan atau perkawinan tersebut akan batal demi hukum. Perkawinan akan batal demi hukum apabil…

Tanggung jawab detikshop.com dalam transaksi bisnis e-commerce (CD)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

176 PDT2005 GUR t

Perjanjian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan berupa hak guna bangunan…

Krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan diberbagai bidang. Untuk mengatasi krisis yang semakin dalam dan untuk memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat, maka pemerintah mengambil langkah kebijakan moneter dan perbankan. Dalam hal ini perbankan mempunyai peranan penting dalam pe…

Akhlak Islami si Buah Hati.endidikan Akhlak Ala Nabi

Keluarga adalah ........................

Upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit atas nasabah debitur yang men…

Kewajiban debitur adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 Bw). Sedangkan hak dan kewajiban kreditur disini adalah bank sebagai pemberi kredit wajib menyediakan dana dan memberikan dana sesuai tujuan, bank juga wajib menghapus dan menghentikan pengikatan barang jaminan apabila debitur telah melunasi hutangnya. Hak dari para kre…