Praktik carok sebagai bentuk kekerasan berbasis harga diri masih menjadi fenomena sosial yang mengakar dalam masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Praktik ini dipandang sebagian masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang “terhormat”, meskipun secara hukum positif dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338, 340, dan 352 KUHP. Keberlanjuta…
Anak merupakan individu yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan khusus dalam proses tumbuh kembangnya. Dalam sistem peradilan pidana, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan khusus, baik dari segi pendekatan pemeriksaan maupun sarana dan…
Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menuntut terpenuhinya unsur perencanaan sebelum perbuatan pidana tersebut dilaksanakan. Unsur perencanaan memiliki kedudukan yang esensial karena menjadi karakteristik pembeda antara tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa, sehi…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kriminogen dalam tindak pidana pelecehan seksual fisik serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh dari Polres Malang selama periode 20…
Penelitian ini membahas upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik oleh Satlantas Polres Kabupaten Malang, seiring meningkatnya penggunaan sepeda listrik dan tingginya tingkat pelanggaran di jalan raya umum. Sepeda listrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, namun regulasi tersebut belum memuat ketentuan sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan kek…
Jaminan reklamasi merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan perusahaan pertambangan melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang. Keberadaan jaminan reklamasi tidak hanya berfungsi sebagai jaminan finansial, tetapi juga sebagai alat pengendali perilaku agar perusahaan tidak meninggalkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas jam…
Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dikualifikasikan sebagai delik biasa yang pada prinsipnya diproses melalui mekanisme pidana. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya penggunaan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk me…
Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kendaraan angkutan barang berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Malang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta didukung oleh …
Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga binaan dan pelaksanaan fungsi pembinaan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas peng…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menandai pergeseran paradigma penanganan Korban penyalahguna dari pendekatan punitif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan). Perubahan filosofis ini diwujudkan melalui Pasal 54 yang secara imperative mewajibkan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam implementasinya seringkali muncul kesenjan…