Ekstradisi secara umum diartikan sebagai proses penyerahan penjahat yang dilakukan secara formal dari satu negara (Negara Diminta) ke negara lain (Negara Peminta). Ekstradisi merupakan masalah antar negara yang diatur khusus dalam hukum internasional melalui perjanjian bilateral, yaitu perjanjian ekstradisi. Adanya suatu perjanjian ekstradisi akan mempermudah dan memperlancar proses ekstra…
Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi penjara, Pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Penelitian…
Kecenderungan atas meningkatnya kejahatan tersebut sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan seperti orang tua dan masyarakat, karena mungkin dikhawatirkan akan menular dan merambat kepada anak-anak. Sementara yang menjadi pemikiran sekarang adalah dengan melihat makin meningkatnya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat khususnya yang dilakukan oleh anak merupakan akibat dari kompleknya kebutuh…
Heri sujatmiko, hukum pidana, Universitas Merdeka Malang, PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Di Polres Malang) pembimbing I, Dr. H. Teguh Suratman, S.H, M.Hum, pembimbing II, F. Raharjo Setiobudi, S.H,M,Hum. Tindak pidana perjudian merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang sulit diberantas walaupun penegak hukum telah banyak mengun…
Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu bahaya besar yang mengancam bangsa di seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dasar bagi Penegak Hukum dalam rangka menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahguna…
Tindak pidana korupsi, sejatinya merupakan sebuah ancaman terbesar bagi bangsa dan negara Indonesia. Mengingat adanya statement ini, maka pemerintah membuat suatu aturan terkait korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pera…
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti peny…
Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam men…