Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menggunakan Layanan Konsultasi Dokter…
Perkembangan teknologi informasi saat ini, juga bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, diantaranya yakni telemedicine. Manfaat dan kemudahan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan, mengingat kedudukan pasien yang lemah sebagai penerima layanan, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 021 PDN2025 KRI p
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Di Uni…
Di Kota Malang angka Kekerasan Persetubuhan terhadap anak semakin meningkat hal tersebut yang kemudian menjadi dorongan bagi penulis untuk mengangkat judul penelitian Penegakan Hukum dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di Polresta malang. Penelitian ini bertujuan bagaimana penegakan hukum dapat menjalankan aturan hukum yang berlaku untuk menjaga dan melindungi anak dari kekerasa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 020 PDN2025 NDA p
Implementasi Pasal 54 Dan 55 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait pendampingan tersangka oleh penasehat hukum di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum, terutama bagi tersangka yang berpotensi mengalami pelanggaran hak selama penyidikan. Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 019 PDN2025 VAR i
Penjatuhan Sanksi Melebihi Batas Maksimum Oleh Majelis Hakim Atas Tindak Pida…
Berawal dari perkara anak sebagai pelaku yang diajukan ke Pengadilan Negeri Penajam, maka timbul Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj yang melebihi batas maksimum pidana anak. Anak dalam kasus tersebut dituntut atas tindak pidana ”perbarengan beberapa perbuatan melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, seb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 018 PDN2025 PUT p
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Dalam T…
Fenomena tindakan main hakim sendiri diIndonesia tidak dapat terselesaikan jika penerapan hukum yang baik dijalankan. Minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum pun menjadi salah satu faktor yang tak terpisahkan dari pemicu tindakan tersebut. Sanksi yang diberikan pemerintah melalui putusan pengadilan pun harus dapat memberi efek jera serta memberi pengaruh kepada masyarakat agar tidak mel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 017 PDN2025 JEH p
Kedudukan Testimonium De Auditu Dalam Kasus Penistaan Agama (studi putusan n…
Penelitian ini berfokus pada kedudukan testimonium de auditu dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr terkait tindak pidana penistaan agama. Testimonium de auditu adalah kesaksian berdasarkan informasi yang diterima dari pihak ketiga, bukan pengalaman langsung saksi, yang sering kali diperdebatkan validitas dan relevan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 016 PDN2025 SAN k
Analisis Yuridis Terhadap Larangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang …
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap lebih tinggi dari orang atau badan hukum perdata, dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan peninjauan kembali, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi asas keadilan prosedural dan asas kepastian yang digunakan di muka pengadilan, bahwa setia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 004 HTN2025 SAT a
Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyel…
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan penyandang kemiskinan. 2) untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 003 HTN2025 DAN i
Implementasi Peraturan Kampanye Di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Umum Leg…
Pemilihan umum legislatif adalah bagian daripada pelaksanaan demokrasi, dikarenakan pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan anggota legislatif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebelum adanya Pemilihan Umum tahun 2024, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kejanggalan setelah putusan tersebut inkrah. Kejanggalan yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 002 HTN2025 GAL i
Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang…
Penelitian ini berfokus pada “Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negative legislator dalam pengujian undang-undang serta implikasi yuridis dari…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 001 HTN2025 LAK a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah