Pencemaran nama baik merupakan salah satu isu hukum yang semakin relevan di era digital saat ini. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara umum pencemaran nama baik dibedakan menjadi pencemaran nama baik secara lisan (slander) dan pencemaran nama baik secara tertulis (libel). Objek dalam slander adalah pernyataan atau ucapan yang merugikan reputasi seseorang dan disampai…
Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan dengan modus love scamming yang dilakukan melalui media sosial. Love scamming merupakan bentuk penipuan yang memanfaatkan hubungan emosional sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan materi dari korban. Kejahatan ini semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komun…
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim yang memutus perkara tidak berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Perkara Nomor : 1467/Pid.Sus/2021/PN Medan dan untuk mengetahui dan Analisis Yuridis Normatif dalam Putusan Perkara Nomor : 1467/Pid.Sus/2021/PN Medan yang ditinjau berdasarkan asas …
Demosi ialah perubahan jabatan pada tingkatan di bawahnya, tindakan demosi bukan Cuma berdampak pada posisi dan gaji pekerja, namun juga berdampak pada motivasi dan psikologi tenaga kerja. Demosi tidak ditetapkan secara eksplisit pada Undangundang, oleh karenanya pihak perusahaan dapat mengatur sendiri mengenai peraturan demosi, baik dalam peraturan perusahaan maupun kontrak kerja sama. Rise…
Pokok masalah penelitian ini adalah kepastian hukum pendaftaran merek rokok sebagai administrasi fiskal. Rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum pendaftaran merek rokok berdasarkan UU Merek dan kepastian hukum pendaftaran merek sebagai administrasi fiskal dan Bagaimana kesesuaian pendaftaran merek rokok di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pendaftaran merek rokok se…
S Penelitian ini membahas konflik norma hukum terkait kepemilikan tanah timbul antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Hak Atas Tanah. Tanah timbul, yang terbentuk secara alami atau buatan, sering memicu sengketa hukum akibat ketidakjelasan statusnya. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2011, tanah timbul …
Penelitian اini اbertujuan اuntuk اmenganalisis اimplementasi اhukumا perlindungan اkonsumen اterhadap اrokok اilegal اtanpa اpita اcukai اdi اKotaا Malang, اyang اditinjau اberdasarkan اUndang-Undang اNo. ا39 اTahun ا2007ا tentang اCukai. اRokok اilegal اtanpa اpita اcukai اmenjadi اsalah اsatuا permasalahanاyangاmerugikanاbaikاdariاsisiاekonomiاm…
Penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan dalam hubungan kerja telah menjadi praktik yang kerap menimbulkan polemik di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenaga…