Skripsi ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat kembali muncul setelah maraknya Paham paham Radikalisme di Indonesia,dimana menurut pemerintah akan mengganggu stabilitas dan keamana Negara kesatuan Republik Indonesia. O…
Pasal 3 Undang-undang KPK menyatakan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Adapun salah tugas dan wewenang KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan demikian, KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang fungsi…
Skripsi ini menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2019 yang disebabkan oleh banyaknya anggota DPD yang yang seharusnya merupakan perwakilan daerah berubah menjadi wadah partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya. Penelitian…
Mahkamah Konstitusi berwenang berwenang mengadili pada tinggkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal pengujian undang-undang terhadap undangundang dasar 1945. Undang-undang hasil ratifikasi dari perjanjian internasional menjadi persoalan tersendiri dalam penegakan konstitusi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Mahkamah berw…
Hak anak merupakan bagian dari hakasasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Berbagai fasilitas harus disediakan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstit…
Penelitian ini berjudul “PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP PENETAPAN SEORANG TERSANGKA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014. Adapun latar belakang penelitian ini adalah adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang akan di…
ABSTRAKSI SYAEFUDIN JUHRI (12108044)Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasarhukumpertimbangan Hakim MahkamahKonstitusidalammengeluarkanputusanNomor 14/PU…