Pertanggungjawaban Pidana Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Publik Dala…

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PUBLIK DALAM BENTUK VISA KUNJUNGAN UNTUK WARGA NEGARA AFGHANISTAN STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG” Dengan penulisan skripsi ini yang menjadi latar belakang pemilihan judul adalah bahwa maraknya fenomena kejahatan dilingkungan keimigrasian, khususnya pemalsuan dokumen pelengkap imigrasi, ya…

Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pid…

Ekstradisi secara umum diartikan sebagai proses penyerahan penjahat yang dilakukan secara formal dari satu negara (Negara Diminta) ke negara lain (Negara Peminta). Ekstradisi merupakan masalah antar negara yang diatur khusus dalam hukum internasional melalui perjanjian bilateral, yaitu perjanjian ekstradisi. Adanya suatu perjanjian ekstradisi akan mempermudah dan memperlancar proses ekstra…

Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Illegal Logging (…

Penelitian ini berjudul PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN) Semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi merupakan kesulitan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga mengakibatkan kemiskinan dan terbukti persoalan tersebut dapat menurunkan moral masyarakat dengan meningkatnya tindak kejaha…

Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Front Pembela Islam (FPI) Sebagai Korporas…

Fitri Ratnaningtyas, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Februari 2014, “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP FRONT PEMBELA ISLAM SEBAGAI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN)”. Dosen Pembimbing I Dr. H. Setiyono, SH. MH., Dosen Pembimbing II H. Enny Ristanti, SH. MS. Penelitian skr…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengusaha yang Melanggar Hak-Hak Normatif Pe…

Hak-hak normatif pekerja dalam hubungan industrial dan upaya hukum bagi pekerja apabila hak-hak normatifnya dilanggar oleh pengusaha, pemahaman masalah tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum dalam hubungan industrial Pancasila. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak normatif pekerja yang meliputi: Hak Atas Upah, Hak Atas Cuti, Hak Atas Kes…

Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Konservasi Hewani (…

Keberadaan satwa di Indonesia pada saat ini makin mengkhawatirkan, selain dipicu oleh kerusakan hutan yang semakin meluas akibat penjarahan oleh masyarakat dan dipicu oleh perburuan, baik untuk dikonsumsi, dipelihara maupun di perdagangkan. Keberadaan satwa liar baik yang tidak dilindungi maupun yang dilindungi dapat dengan mudah ditemukan dipasar-pasar burung. Pada latar belakang dalam pe…

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam keluarga (CD)

Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi terhadap anak, harus menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya orang tua anak itu sendiri.untuk tetap dapat menjamin supaya perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dapat ditegakkan, maka perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perl…

Peran lembaga pemasyarakatan anak dalam pembinaan terhadap narapidana yang me…

Anak merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai generasi penerus dalam keluarga. Keluarga, masyarakat serta negara harus memberikan perhatian yang cukup banyak untuk membina dan membimbing anak agar dapat berkembang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, anak terkadang juga menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku sehingga dik…

JURNAL KONSTITUSI

Edisi

Volume II Nomor 2 November 2009

ISBN/ISSN

1829-7706

Deskripsi Fisik

5-141 hal ; ilu 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

200939.1AJ

JURNAL KONSTITUSI

Edisi

Volume II Nomor 2 November 2009

ISBN/ISSN

1829-7706

Deskripsi Fisik

5-175 hal ; ilu 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

200938.3AJ