Nikah Mut’ah atau kawin kontrak adalah pernikahan yang dilakukan dengan batas-batas waktu tertentu. Nikah Mut’ah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perang. Hal itu dilakukan dalam keadaan darurat, tetapi kemudian Rasulullah mengharamkannya kembali. Silang pendapat tentang nikah Mut’ah terjadi pada dua aliran berpengaruh yaitu aliran Sunni dan aliran Syi’ah. Aliran Sun…
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar pada daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah termasuk dalam hal pembiayaan. Salah satu alterntif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah adalah melalaui pinjaman daerah yang berupa penerbitan obligasi pemerintah daerah. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembiayaa…
Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada era globalisasi ini telah menghasilkan berbagai macam barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kondisi yang demikian di satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, dengan demikian dapat meningka…
Keadilan ,kemanfaatan ,dan kepastian hukum merupakan faktor terpenting dalam negara Indonesia ,karena dengan adanya keadilan ,kemanfaatan ,kepastian hukum kehidupan ,kehidupan masyarakat Indonesia akan menjadi tenteram dan damai. Apalagi pada masyarakat Kota Malang sekarang ini yang selalu mengalami kesulitan akan kesejahteraan dan haus akan kecukupan kebutuhan hidup ,karena masih banyak perusa…
Hadirnya anak merupakan dambaan bagi keluarga, karena anak merupakan penerus keluarga. Selain itu mejadi tumpuan dimana harapan- harapan keluarga amatlah besar terhadap anak. Akan tetapi tidak semua keluarga dapat memiliki anak , maka dari hal tersebut pengangkatan anak menjadi jalan satu-satunya. Pengangkatan anak hakekatnya adalah suatu perbuatan pcngambilan anak orang lain kedalam keluarga …
Pada tanggal 1 Juni 1983 merupakan suatu tonggak awal deregulasi (paket deregulasi pertama) yang mendasari perombakan sistem perkreditan nasional dalam upaya untuk mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi dan pembangunan dibidang keuangan, moneter dan perbankan setelah itu di keluarkanlah paket deregulasi yang ke dua yang disebut Pakto ’88. sejak saat itu pula perbankan nasional mengala…