Peran Polres Pasuruan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Di…

Dalam penulisan skripsi ini ada dua permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama adalah menyangkut sebab-sebab anak melakukan tindak pidana narkotika, dan yang kedua adalah mengenai peran Kepolisian dalam hal ini adalah Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Pasuruan dalam menyidik tindak pidana narkotika yang dilakukan anak. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuri…

Architectural Design: Architecture + Animation

Edisi

Vol. 71 No. 2 (April 2001); hal 40-48

ISBN/ISSN

0-471-49629-4

Deskripsi Fisik

hal 40-48

Judul Seri

-

No. Panggil

43130146AJ

Architectural Design: Architecture + Animation

Edisi

Vol. 71 No. 2 (April 2001); hal 36-39

ISBN/ISSN

0-471-49629-4

Deskripsi Fisik

hal 36-39

Judul Seri

-

No. Panggil

43130145AJ

Architectural Design: Architecture + Animation

Edisi

Vol. 71 No. 2 (April 2001); hal 28-35

ISBN/ISSN

0-471-49629-4

Deskripsi Fisik

hal 28-35

Judul Seri

-

No. Panggil

43130144AJ

Architectural Design: Architecture + Animation

Edisi

Vol. 71 No. 2 (April 2001); hal 20-27

ISBN/ISSN

0-471-49629-4

Deskripsi Fisik

hal 20-27

Judul Seri

-

No. Panggil

43130143AJ

Architectural Design: Architecture + Animation

Edisi

Vol. 71 No. 2 (April 2001); hal 17-19

ISBN/ISSN

0-471-49629-4

Deskripsi Fisik

hal 17-19

Judul Seri

-

No. Panggil

43130142AJ

Architectural Design: Architecture + Animation

Edisi

Vol. 71 No. 2 (April 2001); hal 6-15

ISBN/ISSN

0-471-49629-4

Deskripsi Fisik

hal 6-15

Judul Seri

-

No. Panggil

43130141AJ

Architectural Design: Architecture + Animation

Edisi

Vol. 71 No. 2 (April 2001)- hal 112

ISBN/ISSN

0-471-49629-4

Deskripsi Fisik

hal 112, ilus, 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

082 ACA a

Kedudukan Hukum Dari Tap MPR Dalam Hirarki Perundang-Undangan (+ Cetak)

Norma hukum dalam suatu Negara selalu berjenjang membentuk susunan hierarki dimana norma yang paling tinggi disebut sebagai Grundnorm dan berkedudukan paling tinggi. Norma hukum tertinggi ini dalam hierarki norma hukum disebut Staatsfundamentalnorm. Di Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaknai sebagai Staatsfundamentalnorm dan Ketetapan MPR berkedudukan satu tingkat dibawah U…

Pembagian beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penerapan Asas …

Korupsi merupakan extra ordinary crimes, sehingga dalam penanggulangannya terdapat perbedaan pada Sistem pembuktiannya bila dibandingkan dengan tindak-tindak pidana lainnya, dimana selain menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP juga terdapat asas pembebanan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tind…