Ditapis dengan
Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Dalam Konteks Acar…
Kepolisian Resor Barito Selatan memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana perjudian di Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam konteks acara keagamaan Wara. Dalam upaya memberantas praktik perjudian, kepolisian melakukan berbagai langkah seperti patroli rutin, peningkatan kegiatan intelijen, serta sosialisasi mengenai dampak negatif perjudian kepada masyarakat. Namun, terdapa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 002 PDN2025 PRE p
Abortus Provocatus Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Uu Kesehatan D…
ABSTRAK Secara medis, aborsi adalah proses mengeluarkan janin yang tidak dapat bertahan hidup dari kandungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif hak asasi manusia dan dasar hukum tentang abortus provocatus di Indonesia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, agar dapat mengidentifikasi hak-hak ibu dan anak, terhadap tindakan ter…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 001 PDN2025 ASH a
Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Predatory Pri…
Penelitian ini berfokus kepada implementasi penerapan Pasal 20 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai predatory pricing dalam praktek flash sale pada platform E-commerce. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganggap hukum sebagai bangunan struktur sistem norma. Predatory pricing dalam konteks fla…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 034 PDT2025 ABR i
Implementasi Pengaturan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indi…
Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap perlindungan pemilik merek dari praktik penjualan tanpa hak di marketplace oleh tukang sablon (studi kasus di Kota Blitar). Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 033 PDT2025 PAN i
Analisis Yuridis Sewa Rahim Terhadap Ibu Pengganti Menurut Pasal 127 Ayat (1)…
Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang pembuahan di luar rahim hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan harus ditanamkan kembali ke rahim istri. Akan tetapi, di lapangan hasil pembuahan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Rumusan masa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 032 PDT2025 PUR a
Predatory Pricing Terhadap Voucher Diskon Pada Layanan Gojek Berdasarkan Pasa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian voucher diskon pada layanan GOJEK dalam kaitannya dengan predatory pricing apabila ditinjau dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 serta implikasi hukum bagi layanan GOJEK yang diduga melakukan praktek predatory pricing melalui voucher diskon. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 031 PDT2025 CLA p
Implementasi Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perl…
Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 65 Ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait dengan penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat dalam pinjaman online. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, intinya mengatur mengenai kewajiban pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan pemili…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 030 PDT2025 LAU i
Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen…
Pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Pasal 19 Ayat 2 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan acuan dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah sejauh mana para pelaku usaha …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 029 PDT2025 SAP i
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 Terhadap Standar Pembu…
Penelitian ini meneliti mengenai kelemahan pembuktian pada Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023. Pada perkara ini putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi diketahui tidak pernah dilakukannya tes DNA antara anak diluar nikah dengan terduga ayahnya. Sehingga terdapat penyimpangan dari putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 028 PDT2025 UTA i
Implementasi Pasal 143 Huruf Q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penya…
Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Pasal 143 huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam pengaturannya Pasal 143 huruf q mengatur terkait hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Namun dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penyandang disabilitas …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 027 PDT2025 SAH i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah