Penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan dalam hubungan kerja telah menjadi praktik yang kerap menimbulkan polemik di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenaga…
Mahkamah Agung telah mengatur pemanggilan persidangan melalui sistem pengiriman/pemberitahuan secara elektronik yang berbasis e-court dengan fitur e-summons dan pengiriman surat panggilan secara tertulis dengan mekanisme surat tercatat yang diatur dalam pasal 15 PERMA No. 7 Tahun 2022. Penerapan pasal tersebut bertujuan dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dala…
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap lebih tinggi dari orang atau badan hukum perdata, dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan peninjauan kembali, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi asas keadilan prosedural dan asas kepastian yang digunakan di muka pengadilan, bahwa setia…
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kasus terbaru yakni pemusnahan barang milik konten kreator Ibrahim Jo yakni props atau rokok tiruan yang mengungkapkan adanya celah dalam pelaksanaan prosedur yang dapat merugikan individu. Pemusnahan dilakukan tanpa konfirmasi memadai, mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi, a…