Peranan Polres Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan…

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tidak segan-segan para pelaku menggunakan senjata agar memudahkan kejahatannya. Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di wilayah Hukum Polres Pasuruan dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini begitu luas terutama disektor ekonomi. Berdasarkan hal-hal di atas, rumusan masalah yang …

Peranan penyidik dalam menangani tindak pidana kesusilaan terhadap anak(pedof…

Anak merupakan bagian dari salah satu pihak rentan yang wajib dilindungi oleh setiap Negara. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan hal yang harus dan wajib untuk dilakukan. Kasus pedofilia adalah salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang paling sering terjadi dan sudah sangat meresahkan bangsa dan negara kita sek…

Keputusan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana (kajian yuridis pasal…

Dalam menghadapi tersangka yang bersifat tiba-tiba Kepolisi dituntut untuk segera mengambil tindakan, dimana tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat. Namun yan…

Hak Mewaris Anak yng Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan (tdk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

010 PDT 2018 JIN h

Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Usia Dini (Studi di Pengadilan A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

09 PDT 2018 FRA d

Kajian Yuridis Normatif Sertifikasi Jl. Raya Nasional pada PP No. 27 Ps 43 ay…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

08 PDT 2018 WUL k

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh WNA.

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

07 PDT 2018 FER a

Upaya hukum kasasi terhadap putusan MK no,114/PUU-X/2012 (CD + Cetak)

Vonis bebas pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana di atur dalam pasal 244 KUHAP nyatanya pada praktik peradilan Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi dan MA menerimanya atas dasar keadilan. Hal ini menciptakan tidak adanya kepastian hukum pada ketentuan Pasal 244 KUHAP, sehingga melanggar hak konstitusional setiap…

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku pornografi di internet berdasarkan…

Pornografi internet adalah pornografi yang mampu diakses melalui internet, umumnya via website ataupun media sosial. Pada dasarnya internet hanyalah sebuah media untuk menyebarkan gambar-gambar atau video yang tidak pantas untuk ditonton ataupun dilihat. Pornografi sendiri merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan. Dan sudah pasti dikenakan sanksi pidana…

Pertimbangan hakim dalam putusan in absensia terhadap perkara desersi yang di…

SUMARDI (14108004) Pertimbangan Hakim dalam Putusan In Absensia terhadap Perkara Desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya), dibimbing oleh Dr. H. Setiyono,.SH,. MH sebagai pembimbing I dan Hj. Enny Ristanti, SH,.MH,. sebagai pembimbing-II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan In Absensia da…