Ditapis dengan
Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (me…
UUD menjamin tidak ada perlakuan berbeda antara orang yang mempunyai kedudukan ataupun orang yang tidak punya pendidikan dan kedudukan, semua diperlakukan sama. Perlakuan sama juga harusnya berlaku bagi hakim dalam memberikan putusan perkara yang ditanganinya. Namun kenyataan dalam prakteknya tidak demikian. Disparitas putusan hakim sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi, tergantung jenis dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 2,59MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 006 PDN2018 SIM d
Peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana…
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika dan Hambatan Hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Peneggakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 818KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 005 PDN2018 HED p
Penyidikan tindak pidana pembunuhan akibat penyerobotan tanah (CD + Cetak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan pembunuhan dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan akibat penyerobotan tanah di Kantor Kepolisian Resort Sumba Barat. Sehingga dapat bemanfaat dan memberikan wawasan yang luas bagi mahasiswa hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- MS WORLD 453KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 004 PDN2018 PAN p
Keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara pidana untuk mengun…
Perkembangan teori dan praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Skripsi ini membahas tentang bagaimana keabsahan a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 1,69MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 003 PDN2018 MAU k
Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan yang m…
Setiap tahun ketahun dengan adanya globalisasi pasti akan ada permasalahan baru yang harus diselesaikan, seperti tingginya kenakalan anak yang disebabkan pergaulan bebas karena kurangnya pembinaan dan pengawasan orang tua. Dalam hal tersebut pemerintah harus menangani masalah-masalah yang ada berupa pembinaan terhadap anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana melalui Lembaga Pembinaan Kh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 2,66MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 002 PDN2018 WID p
Pelaksanaan hak-hak pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan UU no.8/19…
Berkembangnya teknologi dewasa ini membawa dampak positif bagi perkembangan dunia kedokteran. Semakin majunya teknologi informasi saat ini juga menyebabkan masyarakat semakin sadar akan hak-haknya dalam bidang kesehatan. Kedua hal ini membawa dampak positif dan negatif, yakni masyarakat semakin bijak memilih pengobatan yang baik dan tepat tetapi di satu sisi menyebabkan makin tingginya kejadian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 1,46MB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 063 PDT2017 KUN p
Perlindungan hukum bagi debitur atas objek jaminan fidusia yang tidak memenuh…
Pemberian suatu kredit akan diikat dengan suatu jaminan, dalam hal ini jaminan yang digunakan untuk benda bergerak berupa kendaraan bermotor tersebut adalah Jaminan Fidusia. Pemberian jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, namun dalam prakteknya banyak lembaga pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Fid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 653KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 062 PDT2017 AMA p
Kedudukan hak mewaris anak angkat menurut kompilasi hukum Islam dan hukum war…
Perbandingan kedudukan hak mewaris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris BW adalah pada Hukum Islam anak angkat adalah yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah, hubungan wali-mewali dengan orang tua kandungnya. Sedan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF 310KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 061 PDT2017 JUL k
Tanggung jawab direksi Perum Jasa Tirta Malang dalam pemenuhan jaminan kemati…
Peraturan tentang Direksi tertuang dalam diantaranya berdasarkan pasal 1 angka (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan pengertian direksi, tugas dan kewenangan direksi, tanggung jawab direksi. Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan komisaris emiten atau perusahaan publik. Pokok permasalahan skripsi ini adalah tanggung jawab d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- MS WORLD 272KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 PDT2017 ATE t
Tanggung jawab pengankut udara terhadap penumpang yang ditolak masuk pesawat …
Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan udara terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pelaku usaha sebagai penyedia jasa pengangkutan dalam hal ini adalah perusahaan maskapai penerbangan dan pihak selaku pengguna jasa pengangkutan dalam hal ini yang disebut sebagai penumpang. Lebih …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- MS WORLD 507KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 059 PDT2017 SUD t
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah