e-Library UNMER Malang

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Adat Untuk Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara)

Cleodora, Jacqueline Theola - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah
Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam pembentukan Badan
Penyelesaian Sengketa Adat untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran
hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Malinau No. 10 Tahun 2012, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk
membentuk badan tersebut guna menjembatani konflik antara masyarakat
adat dan pihak lain, termasuk pemerintah dan perusahaan. Namun, hingga
saat ini, badan tersebut belum terbentuk, meskipun regulasi telah berlaku
selama lebih dari satu dekade. Penelitian ini menggunakan metode empiris
dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara
dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam
pembentukan badan ini meliputi kurangnya sumber daya manusia,
keterbatasan anggaran, serta lemahnya sinergi antara pemerintah daerah
dan masyarakat adat. Selain itu, masyarakat adat menghadapi berbagai
pelanggaran hak, termasuk konflik tanah akibat kebijakan nasional yang
mengabaikan hak ulayat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah
daerah perlu meningkatkan komitmen dan kapasitas dalam mendukung
pembentukan badan penyelesaian sengketa adat, termasuk melalui
pelatihan mediator adat dan penguatan partisipasi masyarakat. Dengan
demikian, diharapkan keberadaan badan ini dapat meningkatkan
perlindungan hak-hak masyarakat adat dan menyelesaikan sengketa
secara adil dan berkelanjutan.
Kata kunci : Pemerintah Daerah, Badan Penyelesaian Sengketa Adat,
Hak Masyarakat Adat, Sengketa Adat, Kabupaten Malinau


Ketersediaan
#
Fak Hukum (L. 2 R. Perpus) 008 HTN2025 CLE p
10250008HN
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
008 HTN2025 CLE p
Penerbit
Malang : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang., 2024
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
008 HTN2025
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

e-Library UNMER Malang
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang memiliki berbagai jenis koleksi, antara lain: Fiksi, Ilmu Pengetahuan, Jurnal, Prosiding, Hasil Seminar, Kamus, Ensiklopedia, dll. Dari koleksi cetak sampai koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD. Perpustakaan Unmer juga mengumpulkan publikasi harian serials seperti surat kabar dan juga serial bulanan seperti majalah.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

Statistik Pengunjung :

Hari ini :

1 Minggu Terakhir :

1 Bulan Terakhir :

Semua :


© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?