CD-ROM

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Melalui Kartu Kredit

---

Perjanjian jual beli melalui kartu kredit merupakan suatu perbuatan hukum
yang menimbulkan hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.
Perbuatan hukum seperti ini menggambarkan adanya suatu hubungan hukum
dalam perjanjian jual beli dan harus tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, selanjutnya untuk
mengetahui berbagai kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan jual beli
melalui kartu kredit, serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan tehadap
pelanggaran isi perjanjian jual beli melalui kartu kredit.
Untuk mencapai tujuan di atas, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif
analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data hasil
penelitian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan metodemetode
matematis dan rumus-rumus statistik. Namun karena diperlukan,
dilakukan studi lapangan untuk melengkapi studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian jual beli melalui
kartu kredit dianggap telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, asalkan pihak-pihak dalam perjanjian
tersebut sepakat, cakap hukum, serta objek yang diperjual-belikan adalah suatu
hal yang dapat diperhitungkan/ ditentukan dan tidak melanggar peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Kendala yang mungkin
timbul adalah tidak berlakunya slip penjualan karena jual-belinya illegal/dilarang
oleh hukum atau kartu kredit terdapat dalam daftar kartu yang tidak berlaku,
tanda tangan pada slip penjualan berbeda dengan tanda tangan pada kartu
kredit, slip penjualan yang diserahkan kepada bank berbeda dengan salinan
yang diserahkan kepada pembeli atau slip penjualan yang diserahkan kepada
bank penerbit tidak lengkap, terjadi penyimpangan ketentuan yang diatur dalam
perjanjian antara pedagang dengan bank penerbit sebelumnya, terjadi
penyalahgunaan kartu kredit seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan dan
pencurian kartu kredit, Mesin Kasir Otomatis (MKO) di tempat penjual terjadi
kesalahan (error) terhadap hubungan transfer dana secara elektronik, serta
kegagalan komputer dan kesalahan dari program perangkat lunak komputernya.
Upaya yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran kesepakatan karena
kekhilafan, paksaan atau penipuan dan syarat kecakapan adalah membatalkan
perjanjian jual beli tersebut oleh hakim atas permintaan para pihak/orang yang
menurut undang-undang tidak atau belum cakap hukum, atau dinyatakan cakap
hukum dan diperkenankan untuk mengemukakan ketidakcakapan orang yang
tidak atau belum cakap hukum tersebut, pelanggaran suatu hal tertentu (objek)
dan sebab yang halal, maka perjanjian yang telah terjadi tersebut batal demi
hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian atau tidak
pernah dilahirkan suatu perjanjian maupun perikatan. Apabila pedagang salah
menilai kebenaran kartu kredit pemegang kartu kredit, maka dapat dilakukan
upaya hukum baik secara perdata atau pidana. Apabila pemegang kartu kredit
menolak membayar tagihan, maka bank berhak menggunakan jasa pihak ketiga.
Apabila dalam perjanjian antara bank dengan pemegang kartu kredit atau antara
pemegang kartu kredit dengan pedagang atau antara pedagang dengan bank,
terdapat pihak yang lalai/wanprestasi, maka pihak kedua dalam perjanjian
tersebut dapat memberikan somasi/surat teguran dan/atau mengajukan gugatan
secara perdata ke pengadilan terhadap pihak yang telah lalai/wanprestasi
tersebut.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

077 PDT2012 NAT t

Penerbit

Malang : UNMER Fakultas Hukum., 2012

Deskripsi Fisik

2.81 MB

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar