Permasalahan mengenai pemenuhan hak cuti haid bagi pekerja perempuan masih menjadi isu penting dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan terhadap kondisi biologis pekerja perempuan, implementasinya sering kali belum optimal. Kondisi ini juga ditemukan pada PT. Pesta Pora Abadi sebagai perusahaan yang mengoperasikan ja…
Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi merupakan kebijakan yang diperbolehkan menurut Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan syarat perusahaan wajib memberikan 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak (UPH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian pesangon pada PT. Panca Mandiri Essencia Mal…
Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) menimbulkan berbagai potensi sengketa hukum yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat diakomodasi melalui mekanisme litigasi. Arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang lebih adaptif karena fleksibilitas prosedur, efisiensi waktu, serta perlindungan kerahasiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis per…
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan akibat hukum mahar cryptocurrency menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bertumpu pada fiqh munakahat, kompilasi hukum islam, serta regulasi yang mengatu…
Penelitian ini berfokus pada “Analisis Yuridis Terkait Pengaturan Pertanggung Jawaban Pengelola Wahana Wisata terhadap Wisatawan yang Mengalami Cedera”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji pengaturan tanggung jawab pengelola wahan wisata dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
Peredaran beras oplosan di Kota Malang mengancam hak konsumen atas pangan yang aman, bermutu, dan sesuai label. Praktik pencampuran beras premium dengan beras kualitas lebih rendah bertentangan dengan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan pasal tersebut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang (Di…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terhadap keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama, serta meninjau sejauh mana putusan tersebut memenuhi asas kepastian hukum dan asas keadilan. Jenis penelitian yang digunakan …
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Jasa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Malang Oleh Baznas. penelitian ini merupakan penelitian Empiris dengan bersifat deskripstif, menggunakan pendekatan Undang-Undang, Konseptual, serta Yuridis Sosiologis. Rumusan Ma…