Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanah dengan alas Hak Guna Bangunan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 serta mengkaji pengaturan yang ideal guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undan…
Politik identitas merupakan praktik penggunaan latar belakang sosial seperti agama, suku, ras, atau golongan sebagai dasar membangun dukungan politik. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, politik identitas seharusnya menjadi sarana ekspresi dan representasi yang memperkuat semangat kebinekaan. Namun dalam praktik kampanye pemilu, politik identitas sering disalahgunakan untuk menonjolkan per…
Penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi di Pengadilan Negeri Malang). Pasal 130 HIR mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian pada sidang pertama, sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur…
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka ruang luas bagi penyebaran konten, termasuk materi pornografi, melalui media sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada nilai-nilai moral dan hukum di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran materi pornografi melalui media sosial menjadi penting untuk dianalisis, khususnya terkait ketepatan penerap…