Salah satu dampak negatif dari globalisasi yaitu memudarnya norma dan budaya suatu negara atau kelompok sosial termasuk timbulnya kenakalan remaja. Dan salah satu bentuk kenakalan remaja yang sering dilakukan yaitu minum-minuman keras (miras). Alasan mengapa perilaku minumminuman keras merupakan perbuatan yang menyimpang yaitu efek dari minuman keras yang menyebabkan seseorang tanpa atau se…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam penanganan tindak pidana pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Pengoplosan LPG merupakan tindak pidana yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta merugikan perekonomian negara. Penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku pengoplosan LPG menjadi tanggung jawab utama kepolisian seb…
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kasus terbaru yakni pemusnahan barang milik konten kreator Ibrahim Jo yakni props atau rokok tiruan yang mengungkapkan adanya celah dalam pelaksanaan prosedur yang dapat merugikan individu. Pemusnahan dilakukan tanpa konfirmasi memadai, mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi, a…
Kepolisian Resor Barito Selatan memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana perjudian di Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam konteks acara keagamaan Wara. Dalam upaya memberantas praktik perjudian, kepolisian melakukan berbagai langkah seperti patroli rutin, peningkatan kegiatan intelijen, serta sosialisasi mengenai dampak negatif perjudian kepada masyarakat. Namun, terdapa…
Penelitian ini berfokus kepada implementasi penerapan Pasal 20 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai predatory pricing dalam praktek flash sale pada platform E-commerce. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganggap hukum sebagai bangunan struktur sistem norma. Predatory pricing dalam konteks fla…
Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap perlindungan pemilik merek dari praktik penjualan tanpa hak di marketplace oleh tukang sablon (studi kasus di Kota Blitar). Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih te…
Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang pembuahan di luar rahim hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan harus ditanamkan kembali ke rahim istri. Akan tetapi, di lapangan hasil pembuahan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Rumusan masa…
Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 65 Ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait dengan penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat dalam pinjaman online. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, intinya mengatur mengenai kewajiban pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan pemili…
Pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Pasal 19 Ayat 2 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan acuan dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah sejauh mana para pelaku usaha …
Penelitian ini meneliti mengenai kelemahan pembuktian pada Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023. Pada perkara ini putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi diketahui tidak pernah dilakukannya tes DNA antara anak diluar nikah dengan terduga ayahnya. Sehingga terdapat penyimpangan dari putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak da…