Capital Budgeting And Long-Term Financing Decisions

Edisi

Ed. ke-3

ISBN/ISSN

0-03-023789-0

Deskripsi Fisik

xxiii, 870 hal. : ilus. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.15 SEI

Pneumatik dan Hidrolik

Edisi

Cet. ke-2

ISBN/ISSN

978-602-453-390-8

Deskripsi Fisik

xii ; 208 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

621.5 SUM p

Analisa matriks untuk struktur rangka

Edisi

Ed. ke-2.

ISBN/ISSN

32-00-216-4

Deskripsi Fisik

xi, 429 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

624.177 3 WEA a

Rehabilitasi Bendungan dan Reservoir (I) : Konsep Serta Implementasi

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-1716-9

Deskripsi Fisik

xxxviii ; 430 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

627.8 HAD r

Analisis Keandalan Struktur

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-0415-2

Deskripsi Fisik

xvi ; 380 hal. ; ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

624.171 HAT a

Analisis Yuridis Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Di Indonesia

Kekerasan Seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat, seringkali korban dari kekerasan seksual adalah anak. Dalam peraturan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa diberi sanksi dengan hukuman pokok berupa pemidanaan dan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk pelaku yang melakukan perbuatannya lebih dari sekali ataupun korban dari …

Peran Bea Cukai Dalam Menyelesaikan Perdagangan Rokok Pita Cukai Palsu (Stud…

Penelitian ini berjudul “Peran Bea Cukai dalam Menyelesaikan Perdagangan Rokok Pita Cukai Palsu (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang)” Pengendalian dan penegakan hukum yang efektif dapat mencegah dan mengatasi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Peredaran rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan cukai tembakau oleh pemerin…

Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Tindak Pidana Politik Uang (Studi Kasus Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

023 PDN2025 FAT k

Implementasi Pasal 54 Dan 55 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait pendampingan tersangka oleh penasehat hukum di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum, terutama bagi tersangka yang berpotensi mengalami pelanggaran hak selama penyidikan. Pe…

Analisis Yuridis Terhadap Larangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang …

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap lebih tinggi dari orang atau badan hukum perdata, dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan peninjauan kembali, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi asas keadilan prosedural dan asas kepastian yang digunakan di muka pengadilan, bahwa setia…