Standar Akuntansi pemerintah: standar pelaporan keuangan pemerintah desa

konsekuensi logis dari pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyediaan sumber - sumber pendanaan dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan urusan dan kewenangan tersebut. hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yaitu "money follows function" atau uang mengikuti fungsi, dimana urusan dan kewenangan yang dibagikan harus disertai…

Peraturan pemerintah nomor 24 thn 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-691-246-5

Deskripsi Fisik

hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

657.835 021 8 KOM p

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang standar akun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-061-217-4

Deskripsi Fisik

hal.; 24 Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

657.835 021 8 KOM p

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790612174

Deskripsi Fisik

456 hal ; ilus 17 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.41 STA s

STANDAR AKUNTANSAI PEMERINTAHAN (PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 2005)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979.691.246.5

Deskripsi Fisik

23 CM; 258 HAL ; ILUS

Judul Seri

-

No. Panggil

657.61 STA.s