Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap lebih tinggi dari orang atau badan hukum perdata, dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan peninjauan kembali, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi asas keadilan prosedural dan asas kepastian yang digunakan di muka pengadilan, bahwa setia…
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kasus terbaru yakni pemusnahan barang milik konten kreator Ibrahim Jo yakni props atau rokok tiruan yang mengungkapkan adanya celah dalam pelaksanaan prosedur yang dapat merugikan individu. Pemusnahan dilakukan tanpa konfirmasi memadai, mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi, a…