tanah adat adalah tanah yang dimiliki oleh sekelompok orang asli dari daerah tersebut dan tanah tersebut dapat dijual kepada orang lain, namun tanah adat tidak memiliki surat-surat kepemilikan hanya mengunakan saksi saja dan diakui oleh pemerintah desa setempat, pemangku adat ataupun sesepuh desa setempat, namun apabila tanah tersebut ingin dijual pembeli harus terlebih dahulu membayar pancung …
Perkembangan Teknologi dan informasi yang semakin pesat telah membuat manusia berbeda dalam kedaan dimana segala kegiatan yang dilakukan mendapatkan kemudahan karena adanya bantuan dari segala macam teknologi dan informasi tersebut, salah satu produk perkembangan teknologi adalah internet. Internet membuat tindak pidana yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, dan …
Pada penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana di Indonesia dan proses penyidikan dalam pengungkapan pelaku tindak pidana penipuan online. Tindak pidana penipuan secara online merupakan suatu tindak pidana yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dimana modus perjanjian jual beli …
UUD menjamin tidak ada perlakuan berbeda antara orang yang mempunyai kedudukan ataupun orang yang tidak punya pendidikan dan kedudukan, semua diperlakukan sama. Perlakuan sama juga harusnya berlaku bagi hakim dalam memberikan putusan perkara yang ditanganinya. Namun kenyataan dalam prakteknya tidak demikian. Disparitas putusan hakim sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi, tergantung jenis dan…
Perkembangan teori dan praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Skripsi ini membahas tentang bagaimana keabsahan a…
Pemberian suatu kredit akan diikat dengan suatu jaminan, dalam hal ini jaminan yang digunakan untuk benda bergerak berupa kendaraan bermotor tersebut adalah Jaminan Fidusia. Pemberian jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, namun dalam prakteknya banyak lembaga pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Fid…
Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan udara terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pelaku usaha sebagai penyedia jasa pengangkutan dalam hal ini adalah perusahaan maskapai penerbangan dan pihak selaku pengguna jasa pengangkutan dalam hal ini yang disebut sebagai penumpang. Lebih …
Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan khusus tergolong dalam jaminan kebendaan yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah perkembangan dari sistem Jaminan Gadai, dalam sistem Jaminan fidusia benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan orang yang berhutang yang dijaminkan hanya bukti kepemilikan ata…
Perkawinan siri tidak diatur secara jelas paca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menguraikan pengertian perkawinan yang sah. Oleh karena itu secara hukum, perkawinan siri tentunya memiliki kedudukan dan akibat terhadap status istri dan anak. Permasalahannya bagaimana kedudukan hukum nikah siri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun…
Penelitian ini berjudul : ”Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Polres Sumba Timur)”. Adapun latar belakang penelitian ini adalah Studi ini menggambarkan upaya polisi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai korb…