Komisi pemilihan umum sebagaimana kedudukannya berwenang dalam melaksanakan rangkaian pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tahap pemeriksaan terhadap berkas partai politik dan verifikasi faktual sampai pada tahap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia,pasca di kabulkannya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mewajibkan KPU sesuai dengan tingkatannya melaksanakan verifikasi te…
Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Di mana untuk Menertibkan Pedagang kaki lima yang dalam hal ini sering melanggar mengenai Peraturan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat. Dalam kenyataannya, pelaksanaan Penertiban terdapat banyak masalah, diantarnya terjadinya bentrok, serta penanganan yan…
Upaya yang merupakan alternatif untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja adalah dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini menitikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Sw…
Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak Lombok sama halnya dengan bentuk perkawinan adat masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat Suku Sasak bentuk perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk kawin lari. Kawin lari dalam masyarakat Suku Sasak biasanya terjadi karena sudah merupakan suatu kebiasaan yang sudah ditetapkan dan diatur di dalam hukum adat Suku S…
Anak perempuan dalam hukum waris adat Bali bukan merupakan seorang ahli waris atas harta warisan sejalan dengan dianutnya sistem kekerabatan patrilinial. Adanya sistem kekerabatan patrilinial tersebut menyebabkan masyarakat adat Bali hanya memberikan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki karena dianggap anak laki-laki mempunyai swadarma dan swadikara (kewajiban dan hak) uang berbeda denga…