Komisi pemilihan umum sebagaimana kedudukannya berwenang dalam melaksanakan rangkaian pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tahap pemeriksaan terhadap berkas partai politik dan verifikasi faktual sampai pada tahap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia,pasca di kabulkannya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mewajibkan KPU sesuai dengan tingkatannya melaksanakan verifikasi te…
Skripsi ini menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2019 yang disebabkan oleh banyaknya anggota DPD yang yang seharusnya merupakan perwakilan daerah berubah menjadi wadah partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya. Penelitian…