Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang di hubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi berdasarkan Pasal 1974, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses p…
Perkembangan teori dan praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Skripsi ini membahas tentang bagaimana keabsahan a…