Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Perusahaan bus dan angkutan umum dalam pelanggaranUji KIR dan Penyelesaian terhadap pelanggaran Uji Kendaaan Bermotor (KIR) yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan. Meode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hokum empiris metode penelitian hukum yang menggunakan fakt…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Laskar Adat dalam menangani Pelanggaran Adat Peredaran Miras (Studi di daerah Apaukayan Kabupaten Malinau). Penelitian ini merupaan penelitian hukum empiris yang bersifat aposteriori dan observasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan observasi lapangan berkaitan dengan topik yang dibahas. Jenis data penelitian …
Pelanggaran adat merupakan perbuatan suatu kejadian yang sangat merendahkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. fenomena pelanggaran terhadap Adat dapat dilakukan oleh wisatawan yang baru berkunjung ke suatu objek wisata dikarenakan kurangnya pengalaman serta ketidaktauhannya terhadap sebuah pola tingkah laku yang bisa menimbulkan persepsi tindakan pelanggaran terhadap adat dalam pol…
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ), adalah rencana keuangan tahun pemerintahan daerah di indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dan prosedur, penyelenggaraan peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi …
Dalam menciptakan keamanan, ketertiban serta kelancaran berlalu lintas diwilayah hukum Polres Malang Kota Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, yang dibagi menjadi 3 (tiga). Yang pertama pencegahan secara pre-emt…
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan taraf hidup penduduknya yang juga sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, terus bermunculan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perbedaannya terletak pada adanya pengesahan dari Departemen …
Perlindungan hukum adalah hal yang sangat mutlak bagi seluruh rakyat dimana seluruh aturan hukum sudah dibuat sebaik mungkin untuk membantu seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan hukum penegak hukum mengacu pada kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana dimana semua sudah di atur hak tersangka ataupun terdakwa mulai dari kasus tingkat pertama sampai pada pradilan. Seperti diketahui dalam pene…
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional maupun pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan y…
Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan agar memperoleh laba, sehingga kontinuitas dan perkembangan perusahaan terjamin. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap perusahaan perlu memperhatikan proses perencanaan dan pengendalian terhadap segala kegiatan operasinya. Perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas penjualan dapat diwujudkan dengan cara membuat suat…
Hak-hak normatif pekerja dalam hubungan industrial dan upaya hukum bagi pekerja apabila hak-hak normatifnya dilanggar oleh pengusaha, pemahaman masalah tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum dalam hubungan industrial Pancasila. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak normatif pekerja yang meliputi: Hak Atas Upah, Hak Atas Cuti, Hak Atas Kes…