Kekaburan Hukum Pada Pasal 1313 Kuhperdata Tentang Makna Dari Perjanjian

Penelitian ini mengkaji tentang adanya kekaburan yang ada pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kekaburan tersebut terdapat pada beberapa frasa yang tercantum dalam definisi perjanjian. Frasa-frasa tersebut antara lain yaitu kata ‘perbuatan’ dan ‘mengikatkan diri’. Beberapa frasa tersebut telah mengesampingkan atau bahkan menghilangkan makna yang sebenarnya dari suatu …

Penetapan Hak Asuh Anak Yang Berbeda Agama (Studi Putusan Nomor:0117/Pdt.G/2…

Perebutan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian orang tua seringkali menimbulkan dampak negatif bagi anak, melibatkan pelanggaran hak-hak yang diatur oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996 dalam kasus hak asuh anak pada putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, khu…

Analisis yuridis terhadap putusan hakim no. 20 pk/pdt.sus-hki/2021 tentang pe…

Sengketa merek dagang terkenal seperti "Eiger" mencerminkan kompleksitas dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait pembatalan merek terkenal untuk barang sejenis, dengan fokus pada aspek "persamaan pada pokoknya" dan iktikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normati…

Tinjauan Yuridis Beralihnya Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Ayah Berdasarkan Putusa…

Penelitian ini mengkaji mengenai berpindahnya hak asuh anak yang belum mumayyiz dari ibu ke ayah dengan menganalisi kasus pada putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1724/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Kasus ini bermula pada tahun 2020 telah terjadi perceraian antara kedua belah pihak karena hilangnya tanggung jawab seorang ayah sehingga hak asuh anak jatuh kepada ibu, lalu pada tahun 2021 dilaya…

Implikasi Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jam…

Bahwa kebutuhan yang terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Undangundang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia dibuat untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih meningkatkan pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perl…

Implementasi pasal 44 ayat 1 peraturan otoritas jasa keuangan no. 10 tahun 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

042 PDT2025 YUD i

Fiqih Muamalah Kontemporer

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-979-769-919-2

Deskripsi Fisik

xviii ; 254 hal. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.14 MUS f

Manajemen biaya: akuntansi dan pengendalian (II)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-691-004-7

Deskripsi Fisik

xxiv, 1059 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

658.155 2 HAN m - II

Manajemen Biaya Buku 2 : Akuntansi dan Pengendalian

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-691 004-7

Deskripsi Fisik

xxiii,; 1059 hal.; ilus, 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.401.2 Han.m.1-II

Logistik Maritim: Panduan Terkini Manajemen Shipping Dan Pelabuhan

Edisi

Ed. ke-2

ISBN/ISSN

978-602-486-079-0

Deskripsi Fisik

xx, 362 hal. : ilus. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.5 SON l