Pembatan Perkawian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Per…

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan harus dilandaskan hukum masing-masing agamanya dan juga hukum positif Indonesia. Yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adalah semua perbuatan hukum yang berhubungan dengan ikatan suami istri, seperti perkawinan, perceraian dan pembatalan perkawin…

Perkembangan Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Bali Atas Harta Peninggalan (…

Anak perempuan dalam hukum waris adat Bali bukan merupakan seorang ahli waris atas harta warisan sejalan dengan dianutnya sistem kekerabatan patrilinial. Adanya sistem kekerabatan patrilinial tersebut menyebabkan masyarakat adat Bali hanya memberikan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki karena dianggap anak laki-laki mempunyai swadarma dan swadikara (kewajiban dan hak) uang berbeda denga…

Praktek Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Hukum Isl…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 1.847 KB

Judul Seri

-

No. Panggil

023 PDT2019 IST p

Pembebasan Hak Atas Tanah Milik Warga untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Tol…

Pembangunan Jalan Tol merupakan bagian dari pembangunan untuk kepentingan umum. Proyek pembangunan jalan semacam ini semakin dibutuhkan sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Mobilitas orang dan pengiriman barang membutuhkan kelancaran dan kecepatan karena sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah berbagai macam kendaraan dipastikan membua…

Tujuan Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebab dan Kondisi Keluarga …

Penelitian ini merupakan tolak ukur dari penerapan perundang-undangan di Indonesia No.1 Tahun 1974 dalam mengatur hal-hal yang menyangkut tentang pekawinan, yang khususnya membahas perkawinan poligami. Pernyataan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan poligami di wilayah Pengadilan Agama Kota Malang? (2) Faktor dan kondisi seperti apa yang meny…

Upaya Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Pelaksanaan ACFTA Terhada…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 989 KB

Judul Seri

-

No. Panggil

065 PDN2018 RED u

Penerapan Lembaga Rechtsverwerking (Penelantaran Tanah) Dalam Sengketa Hak At…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Lembaga Rechtsverwerking (Penelantaran Tanah) dalam mengatasi sengketa hak atas tanah menurut hukum adat di Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nias Utara secara khusus di Kecamatan Lahewa. Teknik penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan beberapa hasil yang didapat melalui wawancara dengan…

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Penodaa…

Penodaan agama merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sorotan oleh banyak masyarakat luas dan dikalangan masyarakat lebih mengenal kasus penodaan agama sebagai penistaan agama. Banyak kasus penodaan agama diberbagai wilayah di Indonesia yang tentunya membuat berbagai pihak berkomentar menurut presepsi dan pemahaman masing-masing. Keutuhan dan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesi…

Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor ya…

Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian utama dalam penagakan hukum di Indonesia dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa satuan didalamnya, satuan lalulintas dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta banyak lagi aturan pemerintah untuk pengaturan-pengatulan lebih lanjut dari Undang-undang tersebut.…

Manajemen Keuangan: Berbasis, Balance Scorecard, Teori, Kasus, dan Riset Bisnis

Edisi

Ed. Ke - 1

ISBN/ISSN

978-979-01050-41

Deskripsi Fisik

vi, 268 hal. : ilus ; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.15 HAR M