Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintah daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan p…

Tuntunan itu masih menyala: delapan indikasi kuat otonomi daerah terancam gagal

Buku ini merupakan curahan pemikiran dari penulis sebagai upaya untuk mengingatkan kepada para politisi dan pengambil kebijakan nasional serta daerah bahwa sedikitnya ada delapan indikasi kuat yang akan menyebabkan otonomi daerah hanya akan menjadi "catatan sejarah pahit" jika tidak mulai dari sekarang diambil tindakan-tindakan aspiratif dan membumi agar proses fasilitas otonomi daerah dapat be…

Otonomi daerah: desentralisasi tanpa revolusi : kajian dan kritik atas kebija…

Buku ini menawarkan pemecahan dari ekses diberlakukannya UU Otonomi Daerah, UU 22/1999 dan lebih jauh lagi menemukan solusi dari sisi manajemen untuk melaksanakan desentralisasi di negeri yang sangat besar ini.

Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga penyelenggaraaan negara yang bebas KKN.

Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XXI

Buku ini bermula dari sebuah penelietian ilmiah dalam bentuk disertasi berjudul Kedudukan Kepala Daerah Tingkat II dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II. Buku ini menitikberatkan pembahasan pada kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah Tingkat II dan Otonomi Daerah Tingkat II. Kalaupun disinggung Daerah Tingkat I dan yang lainny, hanya…

The politics of local government

This book is about local government in Britain and does not deal with the position in Northern Ireland. The main reason for not considering Northern Ireland is that the system of local government in the province is substantially different from that operating in the "mainstream" British contex.

Otonomi daerah dan daerah otonomi

Edisi

Ef. ke-1

ISBN/ISSN

979-421-874-X

Deskripsi Fisik

xix, 450 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi utama untuk kalangan birokrat dan aparat daerah, mahasiswa dan semua pihak yang berminat mengkaji persoalan otonomi daerah. Selain itu buku ini juga dimaksudkan

No. Panggil

320.83 WIJ o

Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah (KUPD)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxvi, 639 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 KAN k

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Mendukung Oto…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan keuangan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka mendukung Otonomi Daerah. Data yang digunakan adalah data keuangan APBD Kabupaten Flores Timur dari tahun 2007 – 2010, yang di peroleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis…

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Kontribusi Pajak Daerah Terh…

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis efektifitas penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang selama tahun 2005 hingga tahun 2010. Selain itu, dilakukan pula perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan Pajak Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar peranan penerimaan pajak daerah dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Perhitungan ko…