Ditapis dengan
Kebijakan Penggunaan Jalur Pedestrian di Kota Malang (Implementasi Perda No 2…
Pedestrian berasal dari bahasa Yunani, dimana berasal dari kata pedos yang berarti kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki. Jalur pedestrian pada dasarnya merupakan suatu area atau tempat untuk ruang kegiatan pejalan kaki untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan lainnya dan dapat berfungsi sebagai ruang sirkulasi bagi pejalan kaki yang t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 1.021 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 055 ADM2019 GOR k
Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kebijakan T…
Pemberlakuan tarif angkutan umum memiliki peran penting dalam kegiatan pengangkutan,karena tarif merupakan pembayaran besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan umum. kendaraan angkutan umum ini sangat di minati oleh berbagai kalangan dari pelajar, mahasiswa maupun orang umum.kebijakan tarif di tentukan oleh pemerintah dan wajib diberlakukan oleh para penegmudi an…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 703 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 054 ADM2019 GAU i
Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (Studi Puskesmas Bareng Kecamatan …
Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan Kartu Identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh badan penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Prosedur pelayanan kesehatan dengan indikasi medis, serta tidak ada batasan umur. Program kartu Indonesia Sehat muncul sebagai bentukpenyemp…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 1.680 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 053 ADM2019 NIR i
Implementasi Kebijakan Dana Desa (Study Kasus di Desa Lebakharjo, Kecamatan A…
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatann dan belanja Negara APBN yang diturunkan bagi Desa dan Desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemahaman d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 1.100 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 052 ADM2019 MAR i
Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk M…
Program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan merupakan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan yang tercantum dalam UU No 24 Tahun 2011, yakni badan hukum yang dibentuk untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh kesehatan terlebih khusus untuk masyarakat miskin yang tidak mampu menjangkau biaya kesehatan yang mahal. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu melihat ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 3.648 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 050 ADM2019 TAN k
Kinerja Pegawai Pajak (Studi Kebijakan Publik Berdasarkan Undang-Undang No 5 …
Rendahnya kinerja akan berdampak kurang baiknya pelayanan publik. Para pimpinan sebaiknya mengerti apa yang di butuhkan para pegawai dan mengetahui keinginan-keinginan apa yang membuat para pegawai puas sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Di mana konsekuensi yang harus di jalani pegawai adalah bekerja dengan rajin, disiplin, dan semangat dapat memenuhi target yang di inginkan sehingga pegaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 1.894 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 049 ADM2019 MAT k
Implementasi Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan d…
Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memerlukan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempaatn dan keluasan kepada desa utuk melaksanakan otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa di Indonesia akan membuat pemerataan daerah, sehingga perekonomian, infrastruktur, dan juga pendidikan yang seimbang di seluruh daerah akan membuat kesenjangan so…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 2.900 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 048 ADM2019 SOP i
Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan STNK di Kantor Bersama …
Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Malang merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah Malang yang bertugas memberikan pelayanan publik berupa barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan di Samsat Kota Malang meliputi berbagai mac…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 3.695 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 047 ADM2019 ARH p
Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan…
Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dari masyarakat dalam sebuah pembangunan. Partisipasi masyarakat kampung Jodipan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan Kampung Wisata Warna-Warni. Keterlibatan aktif dari masyarakat sangat penting demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Mengingat Kampung Wisata Warna-Warni sebagai kampung wisata pertama di kota Malang, maka perlu untuk melakukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 1.914 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 046 ADM2019 JED p
Fungsi Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna…
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui tugas/fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang; 2) Mengetahui wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang; 3) Mengetahui kewajiban kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Ka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 3.880 KB
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 045 ADM2019 RAU f
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah