UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;2…
Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum dan pajak yang multifaset terkait warisan tanah secara teliti, pada studi ini juga mengkaji kerangka hukum yang ada mengenai warisan tanah dan dinamika kepemilikan bersama di antara para ahli waris. Selanjutnya, proposal ini mengulas dampak pajak dari transfer kepemilikan tanah melalui warisan, termasuk mekanisme untuk mendapatkan pembebasan…
Penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dibatasi berdasarkan asas nasionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang hanya memperbolehkan WNA menggunakan tanah melalui hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum normatif bagi WNA pemegang hak pakai tanah dalam perjanjian jual beli pr…
Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh hukum sebagai perwujudan kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, aksi unjuk rasa tidak jarang berujung pada penindakan hukum terhadap peserta aksi yang diduga melakukan tindak pidana perusakan, sehingga menempatkan mereka pada posisi sebagai tersangka yang berpotensi mengalami …
Perangkat desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris …
Penelitian ini mengkaji konflik kepentingan dalam perizinan tambang emas di Kabupaten Banyuwangi dari perspektif hukum tata negara dan hukum lingkungan dengan menitikberatkan pada disharmoni pengaturan kewenangan perizinan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No…
Dinamika migrasi global menempatkan politik hukum keimigrasian Indonesia pada persimpangan dialektis antara pelaksanaan kedaulatan negara (state sovereignty) dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi imigran pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 70 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada sektor pembangunan di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis (socio-legal), yang dilakukan melalui wawancara dengan Dina…