Pergeseran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 224 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 LUB p

Praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 255 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SUN p

Pamong praja dan kepala wilayah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 103 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SUR p

Perkembangan pemerintah lokal menurut peraturan perundangan yang berlaku deng…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

256 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.03 JOE p

Pokok-pokok pemerintahan di daerah: dilengkapi dengan pemerintahan desa dan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 355 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 KAN p

UU RI No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan UU RI N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

144 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND u

Otonomi daerah : dalam negara kesatuan

Di dalama buku ini diuraikan secara komprehensif tentang maksud dan manfaat desentralisasi/otonomi daerah. Selanjutnya dijelaskan bagaimana perjalanan desentralisasi di Indonesia serta peranan DPRD dalam rangka implentasi, dan bagaimana hubungan antara DPRD dengan pihak eksekutif, yaitu Kepala Daerah dengan seluruh jajarannya. Buku ini juga memaparkan hubungan antara otonomi daerah dan integr…

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintah daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan p…

Tuntunan itu masih menyala: delapan indikasi kuat otonomi daerah terancam gagal

Buku ini merupakan curahan pemikiran dari penulis sebagai upaya untuk mengingatkan kepada para politisi dan pengambil kebijakan nasional serta daerah bahwa sedikitnya ada delapan indikasi kuat yang akan menyebabkan otonomi daerah hanya akan menjadi "catatan sejarah pahit" jika tidak mulai dari sekarang diambil tindakan-tindakan aspiratif dan membumi agar proses fasilitas otonomi daerah dapat be…

Otonomi daerah: desentralisasi tanpa revolusi : kajian dan kritik atas kebija…

Buku ini menawarkan pemecahan dari ekses diberlakukannya UU Otonomi Daerah, UU 22/1999 dan lebih jauh lagi menemukan solusi dari sisi manajemen untuk melaksanakan desentralisasi di negeri yang sangat besar ini.