Pertanggungjawaban perusahaan ekspeditur kepada pemilik barang (CD + Cetak)

In the continuation of economic activities in Indonesia, freight forwarding services have a large role, in the delivery of goods, transportation is an activity of loading goods or passengers into carriers, moving goods or passengers to their destinations by means of transportation, and unloading goods or decreasing passengers at the place agreed in the transportation agreement. The state has re…

Perlindungan hukum pengguna jasa layanan ojek online ketika terjadi kecelakaa…

The increasingly complex movement of people makes humans need transportation facilities. Along with the development of technology comes online transportation that uses applications via smartphones. The operation of two-wheeled vehicles or called online motorcycle taxis as a means of public transportation is contrary to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Debate occurr…

Kajian Terhadap Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Tanah yang Diperoleh Pemegang …

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah maka pemerintah melalui Pasal 19 Undangundang No. 5 Tahun 1960 memerintahkan untuk diselenggaranya Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dengan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah, pemilik hak atas tanah akan mendapat ser…

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Prosedur Pelepasan Hak (CD + Cetak)

Masyarakat membutuhkan tanah bukan hanya untuk tempat bermukim tapi juga untuk kebutuhan lainnya seperti dalam bidang bisnis, tanah digunakan sebagai obyek jual beli baik oleh perorangan atau badan hukum, namun dalam hal jual beli tanah, sebenarnya yang menjadi obyek peralihan tanah adalah hak atas tanah tersebut. Jika yang membeli adalah badan hukum, maka proses jual beli harus melalui pelepas…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Makanan Kemasan yang K…

Perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, yaitu tercantum dalam pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Und…

Prosedur Pelayanan Produk Tabungan Simpanan Pedesaan (Simpedes) pada BRI Caba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 879 KB

Judul Seri

-

No. Panggil

048 LMK2019 KUR p

Strategi Pemasaran Melalui Word of Mouth sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

047 LMK2019 SUG s

Peningkatan Pelayanan Nasabah Melalui Mobile Banking pada PT. Bank Jatim (Per…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 984 KB

Judul Seri

-

No. Panggil

046 LMK2019 KUR p

Kualitas Pelayanan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bajawa (C…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 1.060 KB

Judul Seri

-

No. Panggil

045 LMK2019 BHI k

Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Taplus Nuda pada Bank BNI Matos Mal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 1.244 KB

Judul Seri

-

No. Panggil

044 LMK2019 SAR p