Penelitian ini menganalisis implikasi hukum Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, yang melegalisasi politik dinasti, terhadap integritas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pasca Pemilu 2024. Menggunakan metode hukum normatif (normative legal research) dengan studi kasus Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dan No. 90/PUU-XXI/2023, studi ini menemukan bahwa legalitas dinasti memicu krisis etika dan k…
Penelitian ini mengkaji konflik norma antara Pasal 13 Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1961 dengan Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Ketentuan Perpu tersebut memberikan kewenangan luas bagi penguasa keadaan bahaya untuk membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan memperoleh informasi, sehingga bertentangan dengan jaminan hak konstitusional pasca-amandemen U…
Keberadaan anak tanpa kewarganegaraan di Indonesia menyoroti persoalan mendasar dalam sistem kewarganegaraan nasional, terutama terkait pemenuhan hak anak atas identitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kewarganegaraan anak rentan stateless menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraa…