Politik identitas merupakan praktik penggunaan latar belakang sosial seperti agama, suku, ras, atau golongan sebagai dasar membangun dukungan politik. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, politik identitas seharusnya menjadi sarana ekspresi dan representasi yang memperkuat semangat kebinekaan. Namun dalam praktik kampanye pemilu, politik identitas sering disalahgunakan untuk menonjolkan per…
Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai negative legislator melalui Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Putusan tersebut dinilai melampaui kewenangan karena MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga merumuskan makna baru mengenai masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2018 sampai 2019, sehingga memunculkan dugaan peran seb…
Penerimaan negara dari sektor cukai, khususnya hasil tembakau, memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun, tingginya peredaran rokok ilegal menjadi ancaman serius terhadap optimalisasi penerimaan negara dan tertib hukum di bidang cukai. Di wilayah Malang Raya, peredaran rokok ilegal menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yang tercermin dari…
Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dalam pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pemerintah menyediakan makanan bergizi seimbang secara gratis bagi kelompok rentan seperti anak-…
Penyebab meningkatnya prevalensi perokok usia muda di Kota Malang salah satunya disebabkan oleh kemudahan akses rokok eceran dengan harga yang terjangkau, walaupun larangan penjualan rokok eceran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 434 ayat (1) huruf c, masih banyak ditemukan pedagang yang menjual rokok eceran di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganal…