Fenomena geng motor di wilayah hukum Polresta Mojokerto telah bertransformasi dari kenakalan remaja menjadi kejahatan jalanan (street crime) yang terorganisir, brutal, dan meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan yang dijalankan serta hambatan yang dihadapi oleh Polresta Mojokerto dalam upaya menanggulangi kejahatan geng motor. Penelitian ini menggunakan metode…
Penelitian ini membahas peranan Penyidik Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana peredaran rokok tanpa cukai di wilayah hukum Bea dan Cukai Malang serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan penyidik, dan observasi langsung di lapa…
Penelitian ini mengalisis disharmoni hukum terkait surat edaran Mahkamah Agung yang menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terkait rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika . Disharmoni hukum ini mengalisis SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial dengan Undang – Undang No…
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara bersama-sama (pengeroyokan), yang menunjukkan adanya degradasi moral dan lemahnya pengawasan sosial. Fenomena ini perlu dikaji secara kriminologis agar dapat ditemukan akar penyebab dan strategi penanggulangannya secara komprehensif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetah…
Perlindungan korban memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak setiap individu, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penguntitan menurut hukum pidana Indonesia dan untuk menganalisa perbandingan perlindungan hukum korban tindak pidana penguntitan antara hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan. Masalah …
Penelitian ini menganalisis problematika kekosongan hukum terkait regulasi “trading in influence” (Perdagangan Pengaruh) di Indonesia dan urgensi pengaturannya dalam hukum positif. Problematika ini muncul karena ketiadaan regulasi yang jelas, yang seringkali menyebabkan Perdagangan Pengaruh disamakan dengan tindak pidana suap, terutama karena adanya unsur “meeting of mind“atau pertemuan…
Eskalasi partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan Foreign Terrorist Fighters (FTF) memicu problematika yuridis krusial, khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan di tengah upaya menjaga stabilitas keamanan negara. Penelitian ini difokuskan untuk membedah konstruksi hukum nasional perihal sanksi kehilangan kewarganegaraan bagi pelaku teror, serta menguji keselarasan k…
Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan masih terjadi di Kota Malang meskipun pemerintah telah menegaskan larangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara aturan dan implementasi, terutama dalam perlindungan hak dasar pekerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana larangan penahanan ijazah diterapkan oleh perusahaan serta menganalisis hambatan yang dihadapi Dinas Ket…