Penelitian ini berfokus pada “Analisis Yuridis Terkait Pengaturan Pertanggung Jawaban Pengelola Wahana Wisata terhadap Wisatawan yang Mengalami Cedera”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji pengaturan tanggung jawab pengelola wahan wisata dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
Peredaran beras oplosan di Kota Malang mengancam hak konsumen atas pangan yang aman, bermutu, dan sesuai label. Praktik pencampuran beras premium dengan beras kualitas lebih rendah bertentangan dengan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan pasal tersebut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang (Di…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terhadap keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama, serta meninjau sejauh mana putusan tersebut memenuhi asas kepastian hukum dan asas keadilan. Jenis penelitian yang digunakan …
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Jasa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Malang Oleh Baznas. penelitian ini merupakan penelitian Empiris dengan bersifat deskripstif, menggunakan pendekatan Undang-Undang, Konseptual, serta Yuridis Sosiologis. Rumusan Ma…
Penelitian ini membahas mengenai pengembalian sisa hasil lelang objek jaminan Hak Tanggungan kepada debitur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Permasalahan yang diangkat berfokus pada kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang tidak secara tegas mengatur mekanisme pengembalian kelebihan hasil lelang setelah pelunasan utang debitur. Hal …
Perkembangan pesat ekosistem aset kripto di Indonesia menghadirkan tantangan kompleks bagi hukum jaminan nasional, terutama akibat kesenjangan antara karakteristik digital aset dengan kerangka Jaminan Fidusia konvensional, yang menciptakan ketidakpastian hukum fundamental terkait validitas pendaftaran dan efektivitas eksekusi agunan. Penelitian ini bertujuan membedah isu hukum dalam pendaftaran…
Penelitian berjudul “Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penetapan Perwalian Anak Terlantar di Panti Asuhan Semi Metta Bahagia”. dilatarbelakangi dari banyaknya anak terlantar yang belum memiliki wali sah sehingga hak-hak dasar mereka, seperti identitas, pendidikan, dan layanan kesehatan, belum terpenuhi secara memadai. Dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, serta telaah…
Ketentuan kompensasi atas nasionalisasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menyisakan persoalan mendasar mengenai kejelasan parameter “harga pasar” yang menjadi dasar pemberian kompensasi bagi investor asing. Ketiadaan penjelasan mengenai metode valuasi membuat makna harga pasar dalam konteks nasionalisasi bergantung pada interpretasi, sementara standar i…
Pemulihan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset merupakan bagian penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, mengingat korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 30A, memberikan penguatan kewenangan kepada Kejaksaan untu…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, yang menuntut adanya perlindungan hukum secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia berkewajiban menjamin bahwa pemidanaan terhadap anak …